Kominfo Kutai Timur Bantah akan Ada Pengurangan Dana Alokasi Umum 2020

Pernyataan staf Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mukjizat tentang sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kutai Timur sebesar

TRIBUNKALTIM.CO/MARGARET SARITA
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kutai Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pernyataan staf Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mukjizat tentang sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kutai Timur sebesar 25 persen, langsung mendapat sanggahan dari Pemkab Kutai Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Kutai Timur, Suprihanto.

Dalam data Kemendagri tentang daerah yang berpotensi dikenai sanksi keterlambatan penyampaian APBD 2020, menurut Suprihanto, nama Kabupaten Kutai Timur tidak ada di dalam list tersebut.

Sehingga Kutai Timur tidak termasuk dalam daerah yang berpotensi dikenai sanksi keterlambatan penyampaian APBD.

"Bisa jadi, narasumber memberi peringatan pada Pemkab Kutai Timur, terhadap konsekuensi bila terjadi keterlambatan penyampaian APBD. Karena, sesuai berita acara, Pemerintah dan DPRD Kutai Timur sudah menyepakati APBD 2020 sebelum 30 November 2019 lalu melalui sidang paripurna," ungkap Suprihanto.

Baca juga: Terungkap Kondisi Kapolri Idham Azis, Sempat Bertemu Menhub Sebelum Budi Karya Positif Virus Corona

Baca juga: Menkes Terawan Tak Kunjung Izinkan Jajaran Erick Thohir Beli Rapid Test Canggih dari China, Ada Apa?

Baca juga: Akhirnya Presiden Jokowi Putuskan untuk Tes Massal Virus Corona, Demi Kendalikan Penyebaran Covid-19

Baca juga: Beda Data Corona Anies Baswedan dengan Pemerintah, Najwa Shihab Pertanyakan Apa Ada yang Tutupi Data

Seperti diketahui, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Timur saat itu menghadirkan narasumber, Mukjizat.

Ia berbicara tentang aturan jadwal penyusunan dan penetapan APBD.

Halaman
123
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved