Berita Pemkab Kutai Barat

Disertai Saran, 5 Fraksi DPRD Setujui Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kutai Barat

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ridwai didampingi Wakil Ketua Aula, diikuti 18 anggota Dewan. Sementara Pemkab Kubar diwakili Sekda Yacob Tullur.

HUMASKAB KUBAR
Ketua DPRD Ridwai didampingi Wakil Ketua Aula menerima dokumen pandangan umum fraksi yang umumnya menyetujui Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kutai Barat, Kamis (19/3/2020). Rapat diikuti 18 anggota Dewan. 

SENDAWAR - Lima Fraksi di DPRD Kutai Barat (Kubar) menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemkab untuk selanjutnya akan dibahas. Meski demikian, kelima fraksi memberikan saran dan masukan.

Demikian disampaikan juru bicara fraksi dalam pemandangan umumnya terhadap usulan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sendawar Timur 2020-2040, serta perubahan atas Perda Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pemandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kubar, Kamis (19/3/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ridwai didampingi Wakil Ketua Aula, diikuti 18 anggota Dewan. Sementara Pemkab Kubar diwakili Sekda Yacob Tullur.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Lusiana Ipin, menyambut baik usulan RTRW. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, asalkan sesuai dengan perencanan, pemanfaatan dan pengendalian, serta nantinya harus memiliki kekuatan hukum.

Namun diharapkan harus sesuai kajian akademis dan tidak merusak lingkungan. Kemudian mengenai perubahan susunan prangkat daerah disesusaikan sesuai kebutuhan.

Fraksi Golkar lewat juru bicara Yamhun Anwar, memperhatikan belanja daerah atau anggaran. Raperda, menurutnya, disusun sesuai kebutuhan daerah, perlu diteliti, kecermatan dan akademis, konsultasi ke Provinsi dan pusat, perubahan prangkat daerah.

"Kami mengimbau kepala daerah menempatkan orang di jabatannya sesuai disiplin ilmu," katanya.

Selanjutnya Fraksi Hanura, mengapresiasi kerja pemerintah. Menurut H Aula, juru bicaranya, Raperda agar segera dibahas, dan perlu kajian dari berbagai aspek. Sehingga tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari.

Juru bicara Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera H Sopiansyah menilai pemikiran ini untuk segera dibahas bersama, sesuai peraturan yang berlaku, efektifitas, tidak mengabaikan landasan hukum, dan sesuai tahapan.

Senada juga disampikan Fraksi Demokrat, Nasdem dan Perindo, Kutai Barat. Mereka beranggapan, karena yang berada di kawasan dekat IKN, maka memang dibutuhkan RDTR. Tetapi harus tersusun secara cermat, kreatif, inovatif, pemetaan dan peraturan.

"Fraksi kami sangat setuju untuk ditindak lanjuti," kata juru bicaranya Yansel. (adv/mms36/NAW)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved