Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah Pastikan DAU Tidak Dipangkas, Ini Penjelasannya

Sekda klarifikasi pernyataan staf Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tentang pengurangan DAU Kutim 25 persen akibat APBD terlambat ke Prov Kaltim

Tribunkaltim.co, MARGARET SARITA
Jumpa Pers yang dipimpin Sekda terkait pernyataan narasumber musrenbang kabupaten Kutim yang menyatakan sanksi pemotongan DAU sebesar 25 persen atas keterlambatan penyampaian APBD ke provinsi Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Klarifikasi pernyataan staf Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mukjizat S Sos M Si tentang pengurangan Dana Alokasi Umum ( DAU ) Kutai Timur sebesar 25 persen akibat keterlambatan penyerahan APBD ke Provinsi Kaltim, juga dilakukan Sekda H Irawansyah.

Bersama Sekretaris Bappeda Kutim, Achmad Fauzan dan jajaran, Sekda menggelar jumpa media di ruang pertemuan Kantor Bappeda Kutim, Jumat (20/3/2020).

Menurut dia, begitu ada pernyataan dari Mukjizat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) tingkat kabupaten Kutim, ia langsung menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ), dari Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kutim untuk melakukan penelusuran.

“Di akhir kalimat, Pak Mukjizat ada berkata, agar saya selaku sekda melakukan pengecekan dan hasilnya, Kutim tidak termasuk dalam sembilan kabupaten/kota yang terkena sanksi pemangkasan. Datanya langsung kami minta dari Kementerian Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan. Jadi, Kutai Timur tepat waktu penyampaiannya dan Insya Allah tidak ada pemotongan,” ungkap Sekda Irawansyah.

Kominfo Kutai Timur Bantah akan Ada Pengurangan Dana Alokasi Umum 2020

APBD Terlambat, Dana Alokasi Umum Kutai Timur Dipotong 25 Persen

Selain itu, kata Irawansyah, ada pula pernyataan dari Dr M Ardian N, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Depdagri yang disampaikan pada Bupati Kutim, bahwa Mukjizat adalah pensiunan di Ditjen Bina Keuangan Daerah, sekitar dua tahun lalu.

“Segala bentuk pendapat dan statement di luar tanggung jawab kami ( Ditjen Bina Keuangan Daerah, red ). Begitu pernyataan dari Pak Ardian, Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Kami berikan informasi ini, agar masyarakat tidak heboh, dengan adanya pemotongan pada DAU Kutim,” kata Irawansyah.

Lalu atas kapasitas apa menjadi narasumber di Musrenbang Kutai Timur? Hendra Ekayana ST MT, Kepala Bidang Pengkajian dan Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Kutim yang juga Ketua Panitia Musrenbang tingkat kabupaten mengatakan Mukjizat hadir selaku narasumber pribadi. Namun ia juga membawa surat perintah tugas, sebagai staf khusus pada Ditjen Bina Keuangan Daerah.

“Hadir sebagai staf khusus Ditjen Bina Keuangan Daerah. Tapi, setelah kami telusuri beliau sudah pensiun dua tahun. Jadi, beliau datang sebagai pribadi,” ujarnya.

Kronologi Pasien Positif Corona Asal Tenggarong Sempat Pergi ke Kutai Timur usai Balik dari Bogor

Tes SKB CPNS Kutai Timur Ditunda, Hasil SKD Diumumkan 22-23 Maret 2020

Seperti diketahui, pada musrenbang kabupaten yang digelar Senin (16/3/2020) lalu, Mukjizat dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri hadir dan memberikan materi terkait jadwal penyusunan dan penetapan APBD.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, Kutim terlambat dalam penyampaian APBD tahun 2020 ke provinsi Kaltim. Imbasnya, akan menerima sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum ( DAU ) sebesar 25 persen atau mencapai Rp 170 miliar.

Karena satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, yakni 30 November, APBD tahun berikutnya sudah disepakati antara pemerintah dan DPRD. Kutim, menurut Mukjizat, sudah tepat waktu dalam kesepakatan dengan DPRD, tapi terlambat dalam penyampaiannya ke provinsi. Ia bahkan meminta Sekda Kutim segera membuat telaah agar tidak terkena sanksi.(sar)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved