Berita Pemprov Kalimantan Utara

Manfaatkan Dana Rp 1,8 Miliar, Pemprov Kaltara Waspadai 2 Titik Pengusiran TKI Ilegal dari Malaysia

memanfaatkan anggaran tak terduga sebesar Rp 1,8 miliar yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020.

HO - Penerangan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN).
Ilustrasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 611/Awang Long (Awl) mengamankan Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia secara ilegal, melalui pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. 

TANJUNG SELOR - Terkait percepatan antisipasi penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Gugus Tugas Antisipasi Penyebaran COVID-19 akan memanfaatkan anggaran tak terduga sebesar Rp 1,8 miliar yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020.

Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi (Sekprov) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan saat memimpin rapat rencana aksi penanganan deportasi TKI dari Malaysia di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (20/3/2020).

“Anggaran tak terduga yang tersedia ada Rp 10 miliar. Yang sudah terpakai sejauh ini Rp 8,2 miliar. Artinya, sekitar Rp 1,8 miliar yang bakal digunakan gugus tugas untuk melakukan langkah-langkah penanganan penyebaran pandemi COVID-19,” urainya.

KOORDINASI -Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memimpin Rakor Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19 di Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (17/3/2020).
KOORDINASI -Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memimpin Rakor Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19 di Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (17/3/2020). (HUMASPROV KALTARA)

Pada rapat tersebut juga terpaparkan bahwa ada dua titik deportasi TKI legal dari Malaysia. Yakni, akses di Nunukan melalui Pulau Sebatik, dan akses di Malinau melalui Lumbis Ogong.

“Untuk TKI legal ini, seharusnya mampu ditangani dengan baik. Tapi, kita juga patut mengkhawatirkan deportasi atau pergerakan TKI yang ilegal dari Malaysia,” jelasnya.

Disepakati untuk penanganan TKI legal yang dideportasi setibanya di Kaltara, akan dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sementara untuk TKI ilegal akan ditangani Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara bersama gugus tugas.

“Guna memastikan kelancaran prosesnya, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah setempat,” ucapnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dinilai penting, karena terkait dengan penempatan atau penampungan sementara para TKI tersebut.

“Informasinya, untuk TKI yang melalui akses Nunukan akan ditempatkan di sebuah Rusunawa yang disiapkan Pemkab Nunukan. Sementara untuk yang melalui akses Malinau, belum diketahui dimana penempatannya,” bebernya.

Seluruh TKI tersebut, sebelum ditempatkan akan diperiksa kondisi kesehatannya. Tentunya, dengan perangkat pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan WHO untuk antisipasi COVID-19.

“Apabila ditemukan ada yang menunjukkan gejala terpapar COVID-19, langsung diterapkan protokol kesehatan yang sesuai standar WHO,” ungkapnya.

Terakhir, guna memastikan antisipasi penyebaran COVID-19 di Kaltara berjalan maksimal, Pemprov Kaltara bakal mengajukan penambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat. (adv/humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved