TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengaku telah memberikan persetujuan tertulis mengenai realokasi APBD Kaltara 2020 untuk penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Dalam hal ini, bencana non alam pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Selain APBD, realokasi anggaran juga diberlakukan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kaltara tahun ini.

Dalam keterangannya kepada pers, Irianto mengaku hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Minggu (22/3) malam, saya bersama Sekprov H Suriansyah menggelar rapat membahas hal ini di Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltara.

Dan, sebagai Gubernur, saya memberikan persetujuan tertulis realokasi APBD 2020 sesuai arahan Presiden dan Mendagri serta menginstruksikan kepada Sekda/Ka BPBD/Kadis Kesehatan/Kadis PMD/Plt. Ka BPKAD/Ka Bappeda untuk segera menindaklanjuti semua kebijakan dan arahan Presiden dan para Menteri terkait,” tutur Gubernur yang ditemui di Tarakan, Senin (23/3/2020) siang.

Teknis pelaksanaannya, seluruh anggaran yang direalokasi tersebut akan dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara.

“Nanti anggaran yang direalokasi tersebut khususnya APBD, akan digunakan untuk pembelian alat pendeteksi suhu tubuh dan lainnya, tempat cuci tangan di area publik, obat-obatan, desinfektan, APD (Alat Pelindung Diri), dan lainnya,” jelas Irianto.

Sementara untuk DAK Fisik, akan dialokasikan untuk pembangunan tambahan kamar isolasi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan isolasi COVID-19 di Kaltara.

"Di RSUD Tarakan, saya minta dilakukan penambahan kamar isolasi dari sebelumnya hanya 4 kamar. Juga akan dilakukan penambahan sesuai kebutuhan di RS rujukan isolasi pasien COVID-19 di Kaltara lainnya,” ungkap Gubernur.

DAK Fisik yang direalokasi juga akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan penanganan isolasi pasien COVID-19 pada 1 RS rujukan tambahan di Kaltara. Yakni, RSUD Nunukan.