Berita Pemprov Kalimantan Utara

Tidak Lagi Jadi Faktor Kelulusan, UN Dihapuskan untuk Seluruh Jenjang SD-SLTA

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah menerbitkan 2 surat edaran untuk mempersempit laju penyebaran COVID-19

Tidak Lagi Jadi Faktor Kelulusan, UN Dihapuskan untuk Seluruh Jenjang SD-SLTA
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat meninjau kesiapan sekolah menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Presiden Jokowi telah memutuskan penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi seluruh jenjang sekolah dari SD hingga SLTA. Dengan kebijakan ini, maka bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai ujian untuk menentukan kelulusan siswa. Namun bagi yang belum, dapat ditentukan berdasarkan nilai lima semester tearkhir dan nilai semester genap kelas 12 sebagai tambahan kelulusan bagi SMA. 

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat, secara resmi mengumumkan penghapusan ujian nasional. Di Kaltara, kebijakan pembatalan Ujian Nasional SMA dan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) pada SMK diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Nomor 045.4/0422/GUB tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Utara Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease-19 (COVID-19).

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah menerbitkan 2 surat edaran untuk mempersempit laju penyebaran COVID-19 ini di masyarakat.

“Dua surat edaran sebelumnya sudah diterbitkan, yang pertama adalah terkait peningkatan kewaspadaan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan belajar mandiri bagi satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB di Kaltara," kata Gubernur.

Dibatalkannya UN tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam SE tersebut, aturan kelulusan terbilang fleksibel. Pasalnya telah diatur syarat kelulusan bagi sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah.

“Bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai ujian untuk menentukan kelulusan siswa. Namun bagi sekolah yang belum, dapat ditentukan berdasarkan nilai lima semester tearkhir dan nilai semester genap kelas 12 sebagai tambahan kelulusan bagi SMA.

Sedangkan SMK, ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir serta nilai semesnter genap tahun terakhir sebagai tambahan nilai keluluesan," papar Irianto.

Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, penugasan, tes dalam jaringan dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

“Ujian Sekolah dalam bentuk mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini," beber Irianto.

Irianto menerangkan, ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Sehingga tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Meski begitu, Gubernur tetap menghimbau kepada seluruh siswa/i yang menempuh pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB untuk tetap belajar secara mandiri. Dengan kata lain, belajar dari rumah melalui media pembelajaran daring/jarak jauh.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved