Berita Pemkab Berau

Bupati Kumpulkan Bank-Nonbank Minta Beri Keringanan Bayar Kredit ke Pelaku Usaha di Berau

"Ada beberapa yang menutup sementara usahanya, ada yang bisnisnya tidak lancar. Jadi perlu kebijakan untuk membantu mereka tetap eksis,

HUMASKAB BERAU
Bupati Berau Muharram mengumpulkan para pejabat bank dan industri keuangan nonbank di Kantor Bupati Berau di Tanjung Redeb, Senin (30/3/2020). Mereka diminta menjalankan instruksi Presiden RI Joko Wido untuk memberikan keringan pembayaran kredit kepada para nasabahnya menyusul lesunya aktivitas ekonomi sebagai dampak dari penanganan Covid-19. 

TANJUNG REDEB - Baru-baru ini Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk memberikan penangguhan pembayaran angsuran kredit bagi ojek, sopir taksi, dan nelayan yang terdampak wabah virus Corona.

Selain itu, kelonggaran juga diberlakukan bagi usaha mikro kecil menengah yang memiliki kredit perbankan di bawah Rp 10 miliar. Presiden juga memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan relaksasi.

Kebijakan ini pun langsung disikapi Pemerintah Kabupaten Berau. Bupati Muharram mengundangkan perbankan serta industri keuangan nonbank untuk membicarakan kebijakan tersebut. Rapat digelar di Kantor Bupati Berau, Senin (30/3/2020).

Dalam rapat tersebut, Muharram meminta agar bank atau pun industri keuangan nonbank memberikan kebijakan kepada para pelaku usaha dalam membayar tunggakan kredit. Mengingat situasi yang terjadi saat ini. Dimana sebagian besar para pelaku usaha terdampak perkembangan virus Corona dalam menjalankan usahanya.

"Ada beberapa yang menutup sementara usahanya, ada juga yang bisnisnya tidak lancar. Jadi perlu kebijakan untuk membantu mereka tetap eksis," ujarnya.

Menangapi hal tersebut, Pemimpin Cabang BNI Tanjung Redeb, Sulaiman mengatakan, sudah ada putusan dari pihak manajemen untuk menindaklanjuti instruksi presiden tersebut. Dalam pemberian kredit ini, BNI membagi pada dua kriteria yaitu kredit sampai dengan Rp 1 miliar dan Rp 1 miliar ke atas.

"Untuk yang sampai dengan Rp 1 miliar kita beri keringanan jangka waktu hingga 12 bulan, bunga dan angsuran. Sementara yang di atas Rp 1 miliar diberi keringanan untuk jangka waktunya, bisa diperkecil hingga kembali normal situasinya.

Namun hal ini diberlakukan setelah nasabah mengajukan permohonan ke kita, setelah itu ditinjau dan evaluasi apakah memang berdampak covid-19 ini atau tidak. Jika memang berdampak maka kebijakan tersebut berlaku," jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Harus Harsono dari Bankaltimtara. Penundaan pembayaran bisa saja diberlakukan setelah dinyatakan bahwa kreditur ini mengalami gangguan keuangan akibat wabah covid19.

"Secara regulasi sudah ada diterapkan," katanya.

Kemudian Direktur Finance Syariah, Ahmad Effendi menjelaskan bahwa kebijakan ini masih dibicarakan dinjajaran manajemen.

Ia menyampaikan bahwa kreditur yang ada di Finance Syariah sebanyak 156. Sementara yang bergerak di bidang wirausaha sebanyak 47. Tentu ini akan jadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan keringanan pembayaran cicilan tersebut.

"Bisa kita rubah salam pembayaran akad, jadi berdasarkan penghasilan bulanan saja tidak lagi pembayaran tetap," ungkapnya.

Usai pertemuan, Bupati Muharram menegaskan bahwa Berau sudah menjalankan Instruksi Presiden. "Yang pasti ada keringanan bagi yang terkena dampak Corona ini. Namun jika tidak ada dampak bagi nasabah atau kreditur, bisa melakukan pembayaran cicilan seperti biasa," pungkasnya. (adv/Hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved