Virus Corona di Tarakan

Kepala KSOP Tarakan Sebut Penutupan Pelabuhan Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Kepala KSOP Kelas III Tarakan, Agus Sularto menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan penutupan pelabuhan

Tribunkaltim.co, Risnawati
Kantor Syahbandar Utama dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Kepala Kantor Syahbandar Utama dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala KSOP  Kelas III Tarakan, Agus Sularto melalui Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Syaharuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan penutupan pelabuhan.

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Laut No. SE 13 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease ( Covid-19 ).

Dalam surat edaran tersebut menyatakan untuk mengingatkan Pemerintah Daerah ( Pemda ) bahwa menyelenggarakan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Sehingga penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi.

Tanggap Darurat Virus Corona, Disdagkop UMKM Tarakan Klaim Stok Sembako Aman, Minta Warga Tak Panik

55 Peserta Itjimah Ulama di Gowa Dikarantina di GOR Kota Tarakan, Peserta Lain Diminta Melapor

Cegah Virus Corona Target 1000 Masker, LLK Tarakan Akan Beri ke Panti Asuhan dan Warga Tak Mampu

Pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat.

Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana dan prasarana penanggulangan bencana nasional seperti suplai obat-obatan, mobilisasi personel, medis dan keamanan negara.

Harus adanya sinergitas antara stake holder pelabuhan dan Pemda dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan dan penertiban serta pengendalian dan pengawasan kegiatan di pelabuhan guna menjamin kelancaran arus barang.

Misalnya dengan memberikan perlakuan khusus, diskresi pembatasan yang terkait dengan akses pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang, maupun logistik kebutuhan daerah.

"Jadi terkait masalah penutupan pelabuhan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Laut.

Terjadi Penurunan Penumpang Hingga 50 Persen di Pelabuhan Kota Tarakan, tak Ada Kapal ke KTT

Kota Tarakan Tanggap Darurat Covid-19, Petugas Gabungan Sasar THM Yang Masih Beroperasi

Jadi sejatinya disitu harus disampaikan ke Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral perhubungan Laut untuk dilakukan evaluasi-evaluasi terkait hal penutupan pelabuhan," ujar Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Syaharuddin, Senin (30/3/20)

Halaman
12
Penulis: Risnawati
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved