Seluruh Pemdes di Paser Diinstruksikan Buat APBDes Untuk Desa Tanggap Corona dan PKTD

Seluruh Pemdes di Paser Diinstruksikan Buat APBDes Untuk Desa Tanggap Corona dan PKTD

HO
Sekda Paser Katsul Wijaya memimpin rapat Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD di ruang rapat DPMD Kabupaten Paser, Selasa (31/3/2020). Seluruh Pemdes di Paser Diinstruksikan Buat APBDes Untuk Desa Tanggap Corona dan PKTD 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Seluruh pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Paser diinstruksikan untuk segera membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2020, dalam rangka Desa Tanggap Corona Virus Diase ( covid-19 ) dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Hal ini terungkap dalam rapat terbatas yang dipimpin Sekda Paser Katsul Wijaya di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Paser, Selasa (31/3/2020).

“Berdasarkan surat Gubernur Kaltim 188.32/2059/DPMD, maka desa melakukan perubahan APBDes 2020,” kata Katsul Wijaya.

Terkait Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD ini, lanjut Katsul Wijaya, perubahan APBDes dilakukan untuk menggeser belanja bidang dan sub bidang lainnya menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD.

Terhadap desa yang ingin menggunakan Dana Desa (DD) untuk tanggap penanggulangan covid-19, desa tersebut dapat langsung melakukan perubahan APBDes agar kebutuhan tanggap covid-19 di desa terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rapat terbatas dihadiri Kepala OPD, seperti Bappedalitbang, Dinkes, Inspektorat, BKAD, BPBD, DPMD, Camat se-Paser, Ketua Apdesi, Tenaga Ahli Pendamping Desa dan Kepala DPMD Paser H Hulaimi selaku tuan rumah.

Sementara itu, Sekretaris DPMD H Jarkawi mengatakan,139 desa di Kabupaten Paser diinstruksikan agar tanggap terhadap wabah Virus Corona atau covid-19 dan melaksanakan PKTD.

Kegiatan PKTD dan tanggap bencana atas wabah ini dimasukkan dalam APBDes Perubahan 2020.

“Mungkin nanti desa melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan sebagai upaya mencegah penularan covid-19. Semula kegiatan itu kan tidak ada dalam APBDes murni 2020, karena adanya wabah penyakit ini perlu dialokasikan anggarannya dan kegiatannya dicantumkan di perubahan APBDes,” kata Jarkawi.

Selain itu, lanjut Jarkawi, pemerintah desa juga diinstruksikan meningkatkan kegiatan PKTD, seperti pembangunan saluran pertanian, semenisasi jalan lingkungan dan lainnya, yang memperkerjakan warga desa setempat dan upah kerjanya harus dibayar setiap hari.

“Dengan pemberlakukan Karantina Wilayah kan orang luar tidak boleh masuk, orang daerah tidak boleh ke luar. Tentunya kan ini berdampak pada berkurangnya pendapatan warga, makanya PKTD diharapkan bisa ditingkatkan agar warga desa mendapat penghasilan dari kegiatan PKTD,” jelasnya.

Dengan begitu desa juga harus memprogramkan kegiatan PKTD di APBDes Perubahan 2020.

Meski APBDes Perubahan bukan barang baru bagi pemerintah desa, tambah Jarkawi, perubahan APBDes tahun ini yang pertama dilaksanakan lebih awal.

“Biasanya desa melakukan perubahan APBDes di bulan Agustus atau September, tapi dalam kondisi darurat ini dilaksanakan lebih awal. Supaya instruksi ini sampai ke desa, kami sudah bersurat, baik secara resmi maupun secara eletronik.

Seluruh Camat juga hadir, APBDes Perubahan mereka nantinya diverifikasi pemerintah kecamatan masing-masing,” ucapnya. (*)

Penulis: Sarassani
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved