Berita Pemprov Kalimantan Utara

Covid-19, Proses Pengadaan Barang Jasa dari DAK Dihentikan Kecuali Kesehatan dan Pendidikan

"Artinya, yang dihentikan adalah proses pengadaan barang/jasa untuk DAK Fisik, seperti pembangunan jalan dan gedung

TRIBUNKALTIM.CO/ M ARFAN
ILUSTRASI JALAN - Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meninjau proyek pembangunan jalan di Kabupaten Malinau beberapa waktu lalu. 

TANJUNG SELOR - Sehubungan dengan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia, kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, diminta untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK.

Baik yang sedang berlangsung, maupun yang belum dimulai, agar prosesnya pelaksanaannya dihentikan. Hal ini merujuk pada Edaran Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Nomor : S-247/MK.07/2020, perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Sapi’i mengatakan, sesuai edaran yang sudah diterima, proses pengadaan barang/jasa bersumber dari DAK, selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan agar dihentikan pelaksanaannya.

"Artinya, yang dihentikan adalah proses pengadaan barang/jasa untuk DAK Fisik, seperti pembangunan jalan dan gedung. Sementara untuk proses pengadaan barang/jasa lainnya itu tetap dilaksanakan,” katanya.

Disebutkan, untuk saat ini, ada 4 paket DAK milik Dinas PUPR-Perkim yang proses lelangnya telah selesai, dan itu sudah masuk di OMSPAN (Online Monitoring SPAN), menunggu verifikasi dari kementerian.

“Tinggal 4 paket ini yang sudah berstatus disetujui. Untuk paket lain sesuai edaran Menkeu maka akan dihentikan proses pelaksanaannya,“ kata Sapi'i.

Selain itu, aksi cepat juga digunakan dalam upaya penanganan Covid-19. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 59 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat, pengadaan barang/jasa kontruksi untuk penanganan covid-19 dapat menggunakan metode penunjukan langsung.

Ini juga merujuk pada Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020, tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Covid-19. (adv/humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved