Rutan Klas II A Samarinda, Ajukan Pembebasan Napi Sesuai Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 2020

utan Kelas II A Samarinda, mengajukan pembebasan narapidana dengan persyaratan tertentu terhadap ratusan warga binaannya, upaya cegah covid-19

Tribunkaltim.co, Budi Dwiprasetyo
Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II A Samarinda, Rakhmad Hidayat saat mengkonfirmasi Kebijakan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 dan langkah yang di ambil Rutan Klas II A Samarinda, Rabu (1/4/2020) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas II A Samarinda, mengajukan pembebasan narapidana dengan persyaratan tertentu terhadap ratusan warga binaannya, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di dalam lingkungannya.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Keputusan Menteri ( Kepmen ) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam keputusan yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, Senin (30/3/2020), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar warga binaan bisa bebas tanpa harus menyelesaikan seluruh masa hukumannya.

Khusus untuk pengeluaran narapidana dan anak lewat proses asimilasi di rumah, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain yaitu, telah melalui 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020. Bagi warga binaan yang masih dibawah umur, setidaknya mereka harus memenuhi 1/2 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020.

Tak Tangggung-tanggung, Inilah Jumlah Napi Korupsi yang Diusulkan Menkumham Bebas Gara-gara Covid-19

Pemindahan Napi Tenggarong ke Lapas Samarinda, Lapas Tenggarong Mengaku Telah Bersurat ke Keluarga

Tidak Terima Jam Besuk Rutan Samarinda Ditiadakan Warga Binaan Kejar Polsuspas Menggunakan Sajam

Cerita Penerima Remisi Bebas di Rutan Samarinda, Sedih & Riang, Banyak Kenangan Bersama Warga Binaan

Perihal pembebasan terhadap narapidana dan anak melalui hak integrasi, warga binaan wajib melalui 2/3 masa pidananya, dan untuk anak hanya 1/2 masa pidananya.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, dimana mereka tidak menjalani hukuman subsider ataupun bukan warga negara asing ( WNA ).

"Berdasarkan data kami hari ini, sudah ada sekitar 211 warga binaan yang memenuhi syarat untuk menerima asimilasi," ucap Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II A Samarinda, Rakhmad Hidayat, Rabu (1/4/2020) sore.

Rakhmad menjelaskan, asimilasi sendiri berarti dirumahkan. Jadi mereka akan diserahkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

"Mereka menjalani masa hukuman di rumah, dan tetap dalam pengawasan dari Bapas dan Kejaksaan, sampai SK ( surat keputusan ) integrasi terbit dari pusat," ucapnya.

Satu Tersangka Resmi Dijebloskan ke Rutan Samarinda, Begini Kondisinya

Tidak hanya memberikan asimilasi terhadap narapidana, Kemenkumham Republik Indonesia juga memberikan hak integrasi atau pembebasan bersyarat kepada warga binaan di seluruh Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Budi Dwi Prasetiyo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved