Berita Pemprov Kalimantan Utara

Kebijakan Penanganan Covid-19, Gubernur Kaltara Instruksikan 8 Poin Penting Ini Ditindaklanjuti

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada rapat staf dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov, Rabu (1/4/2020)

HUMASPROV KALTARA
RAPAT STAF - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Sekprov Kaltara H Suriansyah memimpin rapat staf dengan seluruh kepala OPD Pemprov Kaltara terkait kebijakan penanganan Covid-19 di Tanjung Selor, Rabu (1/4/2020) siang. 

TANJUNG SELOR - Setidaknya ada 8 poin penting yang ditegaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada rapat staf dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov, Rabu (1/4/2020) siang. Rapat digelar di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemprov Kaltara, Tanjung Selor.

Poin pertama, Irianto meminta agar seluruh kepala OPD untuk mempelajari kebijakan terbaru terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diputuskan Presiden dan Kementerian untuk ditindaklanjuti pada tingkat daerah.

Aturan dimaksud, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Perppu ini penting menjadi pegangan dalam menghadapi COVID-19 , juga menjalankan atau mengelola keuangan daerah maupun negara,” kata Gubernur.

Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“PP ini harus segera ditindaklanjuti, khususnya bagi OPD yang tergabung dalam gugus tugas. Sekaligus, mengoptimalkan upaya intensifikasi sosialisasi untuk mencegah kemungkinan terburuk wabah COVID-19,” ungkap Irianto.

Kebijakan terakhir, yakni Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

“Pada Keppres ini, Presiden menetapkan Indonesia dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dimana, COVID-19 ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dari itu, DPA yang sudah ditetapkan untuk penanganan COVID-19 harus segera dieksekusi dan disesuaikan dengan hasil rapat gugus tugas sebelumnya,” ulas Gubernur.

Arahan kedua, Irianto meminta agar setiap kegiatan yang sudah dimulai pelelangannya, bulan ini harus sudah diselesaikan proses pelelangannya dan segera dilaksanakan.

“Apabila tak selesai sesuai waktu yang ditargetkan, maka akan diberikan sanksi,” ujar Irianto.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved