Virus Corona

Yasonna Dinilai Manfaatkan Wabah Corona untuk Bebaskan Koruptor, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

ICW dan YLBHI menanggapi atas apa yang diusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait pembebasan koruptor untuk mencegah Corona

KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTI
Menkum HAM Yasonna Laoly bersama rekan bisnis anaknya Chairman Samera Propertindo, Adi Ming E di Samera Expo 2020 di Atrium Sun Plaza Medan, Minggu (15/3/2020) 

TRIBUNKALTIM.CO - Yasonna Laoly dinilai manfaatkan wabah Virus Corona untuk bebaskan koruptor, YLBHI: Ibarat merampok saat bencana.

ICW dan YLBHI menanggapi atas apa yang diusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  ( Menkumham ) Yasonna Laoly terkait pembebasan koruptor untuk mencegah Virus Corona di penjara

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (  YLBHI ) M Isnur mengkritik wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang membebaskan narapidana korupsi dengan alasan mencegah penularan covid-19 di penjara.

"Ini adalah semacam penyelundupan, semacam 'merampok di saat suasana bencana' kira-kira begitu. Dia masuk, menyelinap di tengah-tengah kepentingan yang berbahaya," kata Isnur dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

 Larangan Lockdown Berbuntut Panjang, Bupati Ini Minta Luhut Tak Bicara Sembarangan: Ini Rakyat Kami

 Jokowi Ungkap Motif Sebenarnya Pilih PSBB Dibanding Karantina Wilayah, Lockdown Itu Apa Sih?

 Anies Baswedan Curhat Kewenangannya Terbatas Cegah Virus Corona di Jakarta, Tak Boleh Lockdown

19 Isnur mengatakan, usulan Yasonna yang akan dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu dinilai sebagai upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.

Landasan berpikir yang dimaksud Isnur yakni penempatan tindak pidana kasus korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai hukuman lebih berat dari tindak pidana umum lain.

Apabila revisi PP tersebut disetujui, menurut Isnur, tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan tindak pidana umum lainnya.

"Jadi, dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara, dengan maling uang rakyat, itu yang sangat berbahaya," ujar Isnur.

Menkumham Yasonna Laoly
Menkumham Yasonna Laoly (YouTube Kompas TV)

Di samping itu, PP yang diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai merupakan produk hukum yang progresif sehingga wacana Yasonna merevisi PP tersebut merupakan sebuah langkah mundur.

Halaman
1234
Editor: Rita
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved