Berita Pemprov Kalimantan Utara

Gubernur Kaltara: Ratusan Ribu TKI di Sabah, Kami Khawatirkan Kalau Pulang Lewat Jalur Tikus

Sulit melacaknya jika lewat jalur tikus lantaran tidak mengetahui kondisi kesehatannya, apakah terpapar atau tidak.

HUMASPROV KALTARA
RAPAT JARAK JAUH - Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti Rakor Tingkat Menteri secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, Kamis (2/4/2020) siang. 

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengaku sangat mengkhawatirkan potensi masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal melalui ratusan jalur tikus di perbatasan Kaltara-Sabah, Malaysia.

Ini menyusul dampak kebijakan deportasi PMI/TKI atau kepulangan lainnya WNI dari Malaysia yang kini sudah menerapkan kebijakan Movement Controll Order (MCO) guna membatasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal itu merupakan salah satu hal yang dilaporkan Gubernur saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri dengan topik penerimaan PMI dari Malaysia dan Anak Buah Kapal (ABK) secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di ruang pertemuan lantai 1 gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (2/4/2020) siang.

“Yang paling kami khawatirkan, adalah PMI atau TKI yang pulang lewat jalur tikus. Lantaran, sulit melacaknya juga mengetahui kondisi kesehatannya, apakah terpapar atau tidak. Dari itu, setelah MCO di Malaysia diterapkan, saya menyurati Ketua Menteri Sabah untuk menangguhkan sementara waktu pemulangan atau deportasi PMI atau TKI dari Sabah, Malaysia,” kata Gubernur.

Permasalahan lainnya, MCO di Malaysia dikabarkan akan berakhir pada 14 April 2020. Diprediksi, tingkat kepulangan WNI, baik PMI atau TKI serta WNI dalam status lainnya dari Malaysia bakal lebih tinggi.

“Di Sabah, kalau tidak salah ada sekitar ratusan ribu WNI di sana. Nah, bagaimana nanti setelah 14 April? Ini juga patut mendapatkan perhatian Pemerintah Indonesia, karena kita belum tahu langkah yang akan dilakukan Pemerintah Malaysia selanjutnya. Apakah melanjutkan MCO atau relaksasi dulu,” ungkap Irianto.

Langkah antisipatif sendiri sudah dilakukan Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Sebab, pintu masuk pemulangan WNI dari Malaysia melalui Kaltara, adalah Nunukan.

“Pemprov dan Pemkab Nunukan dalam pekan ini akan bertemu intensif, baik secara langsung, rapat jarak jauh, melalui telepon, WhatsApp dan lainnya untuk membahas masalah ini,” jelas Gubernur.

USULKAN KARANTINA KHUSUS

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved