Pilkada Bontang

Wajib Ada Hal Ini Bila Pemkot Mau Geser Anggaran Pilkada 2020 Untuk Penanganan Covid-19 di Bontang

Erwin menjelaskan hal yang harus dipahami bahwa penyelenggaraa Pemilihan Kepala Daerah ini diatur oleh Undang-undang.

TribunKaltim.co/Muhammad Fachri
Ketua KPU Bontang, Erwin ST saat dimintai tanggapan rencana pemerintah untuk menyiapkan kekuatan anggaran memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Kota Bontang 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak bisa digeser untuk kepentingan penanganan virus Covid-19 bila presiden resmi menerbitkan Perpu tentang penundaan Pemilihan.

Hal itu ditegaskan Ketua KPU Bontang, Erwin ST saat dimintai tanggapan rencana pemerintah untuk menyiapkan kekuatan anggaran memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Bontang.

"Jadi tidak serta merta dialokasikan langsung untuk bantuan virus Covid-19. Bu Wali pasti menunggu Perpu itu juga untuk bisa dialokasikan ke bantuan virus Covid-19 juga," katanya dihubungi via seluler.

Erwin menjelaskan hal yang harus dipahami bahwa penyelenggaraa Pemilihan Kepala Daerah ini diatur oleh Undang-undang.

Maka otomatis dalam situasi seperti ini, penyelenggara di daerah menunggu keputusan presiden melalaui penerbitan Perpu.

BACA JUGA: 

 Pemkot Tarakan Jemput Kembali 11 Jamaah Tabliq Ijtima Dunia Cluster Gowa Sulawesi Selatan

 Pemkot Balikpapan Gelar Rapid Test, 50 Orang Kontak Erat Cluster Ijtima Dunia di Gowa Negatif Corona

 BREAKING NEWS 4 Warga Nunukan Positif Covid-19, Kasus Corona di Kalimantan Utara Bertambah Jadi 6

"Setelah Perpu terbit akan ditindaklanjuti KPU RI terkait penundaan pemilihan tahun 2020 ini. Kemudian akan diarahkan ke Kementerian Keuangan untuk dana hibah di masing-masing kabupaten/kota," jelasnya.

Untuk diketahui, pos anggaran yang digelontorkan pemerintah kota Bontang untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 20 miliar.

"Kalau kami ini, kan, sesuai tahapan. Sekarang tahapan ditunda semua, otomatis belum bisa digunakan anggarannya untuk kegiatan," bebernya.

Saat ini KPU masih menunggu kebijakan dari KPU pusat. Posisinya saat ini KPU baru menerima Rp18 miliar dari nilai anggaran yang disepakati dari NHPD.

"Kami dapat baru Rp18 miliar. Sisa Rp 2 miliar lagi yang belum masuk," ucapnya.

(Tribunkaltim.co/Fachri)

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved