Virus Corona di Kaltim

Implementasi Penurunan Tarif Pajak, Partisipasi Tanggulangi Virus Covid-19 di Kalimantan Timur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi angka 22 persen.

TribunKaltim.co/Heriani Amir
Kepala DJP Kaltimra, Samon Jaya paparkan, pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan merupakan bentuk partisipasi kita dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan membantu sesama kita khususnya mereka yang paling terdampak wabah virus Covid-19. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022. Hal ini sesuai Perppu 1 Tahun 2020.

Penurunan tarif pajak ini sedikit lebih cepat, dibandingkan rencana awal akan disahkan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan.

"Pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan merupakan bentuk partisipasi kita dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran Virus Corona dan membantu sesama kita khususnya mereka yang paling terdampak wabah virus Covid-19," ujar Kepala DJP Kaltimra, Samon Jaya dalam siaran persnya, Sabtu (4/4/2020).

Penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25 persen. Dengan demikian penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25 persen.

BACA JUGA:

 Efek Pandemi Virus Corona, Gaji Karyawan Dibayar Setengah, PHRI Balikpapan Usul Hapus Pajak

 Geger Info PDP Covid-19 Kabur, Walikota Rizal Effendi: Pemkot Balikpapan Masih Pastikan Statusnya

 UPDATE Virus Corona di Balikpapan, 2 Ribu Set Alat Pelindung Diri Mendarat di Base Ops Lanud Dhomber

Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.

Ia menyebut, bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020
penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25, untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.

BACA JUGA: 

 Pemkot Tarakan Jemput Kembali 11 Jamaah Tabliq Ijtima Dunia Cluster Gowa Sulawesi Selatan

 Pemkot Balikpapan Gelar Rapid Test, 50 Orang Kontak Erat Cluster Ijtima Dunia di Gowa Negatif Corona

 BREAKING NEWS 4 Warga Nunukan Positif Covid-19, Kasus Corona di Kalimantan Utara Bertambah Jadi 6

Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22 persen.

"Untuk itu pemerintah mengimbau wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2019 agar dapat mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh Pasal 25," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Heriani AM
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved