Berita Pemprov Kalimantan Timur

Serius Refocusing Covid-19, Pemprov Kaltim Harus Geser Anggaran Perjalanan Dinas Rp 350 Miliar

Kita geser anggaran perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim," jelas Plt Sekprov Kaltim HM Sabani

TRIBUNKALTIM.CO/ PURNOMO SUSANTO
Plt Sekdaprov Kaltim, HM Sabani 

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selain telah mengucurkan anggaran untuk percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) sebesar Rp33 miliar. Juga, telah mengalokasi anggaran untuk refocusing penanganan virus corona sekitar Rp350 miliar.

"Kami telah kucurkan Rp33 miliar. Yang lebih prinsip, refocusing sekitar Rp350 miliar," sebut Plt Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani saat melakukan video conference dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Hearts Of Borneo Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Jum’at 3 April 2020.

Refocusing anggaran lanjut Sa'bani, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Instruksi tersebut agar Pemda mengalokasikan dana dari APBD untuk penanganan virus corona di daerah.

"Kaltim telah mengalokasikan Rp350 miliar untuk refocusing anggaran Covid-19. Kita geser anggaran perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim," jelasnya.

Selain itu, Sa'bani meminta Kemendagri memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pengadaan barang, khususnya alat pelindung diri bagi tenaga medis di rumah sakit baik dokter maupun perawat.

Menurut Sa'bani, proses pengadaan barang alat kesehatan/alat pelindung diri) saat diproduksi berbeda-beda dengan kondisi saling berebut maka harga berbeda pula.

Sehingga perlu ada perlindungan hukum yang pasti sebab harga yang berbeda di masing-masing rumah sakit.

"Kita masih takut-takut memakai produksi yang belum distandardisasi. Walaupun harga relatif murah tapi mengkhawatirkan kualitasnya. Perlu jaminan kepastian hukum, sebab harga berbeda-beda. Sedangkan keperluan mendesak (darurat Covid-19)," ujarnya.

Video conference Pemprov Kaltim dengan Kemendagri yang diwakili Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik didampingi Plh Dirjen Bina Bangda dan Plh Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri diikuti 171 partisipan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan dan Sulawesi.

Hadir Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim HS Fathul Halim, Plt Kepala Dinas Kesehatan Andi Muhammad Ishak, Plt Kepala Bappeda Iman Hidayat, Kepala Dinas Kominfo Didi Rusdiansyah, Plt Kepala BPBD Nazrin, Kepala BPKAD M Sa'aduddin serta pejabat di lingkup Pemprov Kaltim. (yans/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved