Pelaku UMKM di Kota Balikpapan Wajib Bayar Pajak, Hanya 0,5 Persen dari Omzet

Direktorat Jenderal Pajak menyebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib membayar pajak. Diketahui, pelaku UMKM di Kota Balikpapan

TribunKaltim.Co/Heriani AM
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Samon Jaya 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Direktorat Jenderal Pajak menyebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib membayar pajak. Diketahui, pelaku UMKM makin banyak tersebar di Kota Balikpapan.

Tahun 2018 lalu, pemerintah menurunkan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang semula satu persen menjadi 0,5 persen.

Penurunan itu diharapkan mampu menggugah kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak.

Hal itu pun telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM.

"Pajak untuk UMKM itu sebesar 0,5 persen dari omzet per bulannya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Samon Jaya.

Contohnya, pelaku usaha yang beromzet Rp 100 juta per bulan, maka dia harus membayar Rp 500 ribu. Jumlah ini dikatakannya tidak terlalu besar, mengingat dalam setahun pelaku UMKM hanya membayar Rp 6 juta.

Baca Juga

Akibat Corona Bisnis Hotel Lesu, Wali Kota Balikpapan Tangguhkan Pembayaran Pajak Hotel dan APAR

Efek Pandemi Virus Corona, Gaji Karyawan Dibayar Setengah, PHRI Balikpapan Usul Hapus Pajak

Beri Kemudahan Pajak Hotel dan Restauran, Pemkot Balikpapan Tunda Pembayaran dan Penghapusan Denda

Halaman
12
Penulis: Heriani AM
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved