Berita Pemprov Kalimantan Timur

Ratusan Pekerja di-PHK Dampak Covid-19 di Kaltim, Dipastikan Dapat Kompensasi Kartu Parkerja

Di Kaltim, per tanggal 7 April 2020, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 4.109 orang.

@youtube official tribun kaltim
Ribuan Buruh di Jabar Kena PHK Selama Pandemi Virus Corona 

SAMARINDA - Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia memberikan dampak buruk bagi para pekerja.

Di Kaltim sendiri, ribuan pekerja harus dirumahkan, sementara ratusan tenaga kerja lainnya harus rela menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim Datuk Badaruddin menjelaskan, berdasarkan data yang diterima dari perusahaann per tanggal 7 April 2020, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 4.109 orang.

Mereka berasal dari 70 perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang harus menerima PHK sebanyak 323 orang dari 33 perusahaan.

“Itu data yang kita terima. Data ini update setiap hari. Kemungkinan akan terus bertambah. Data yang masuk tersebut akan diteruskan ke Kemennaker untuk mendapatkan kompensasi kartu prakerja. Jadi tenaga kerja yang di-PHK akibat dampak Covid-19 akan diverifikasi untuk mendapatkan kartu prakerja dari Menteri Tenaga Kerja,” kata Datu Badaruddin Selasa (7/4/2020).

Datuk Badaruddin mengungkapkan, Kaltim akan mendapat kuota kartu prakerja dari Menaker kurang lebih 84 ribu orang. Oleh karena itu dalam minggu ini, yang terkena PHK akibat dampak Covid-19 akan diprioritaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru tenaga kerja yang ter-PHK dengan alasan lain.

“Untuk sementara ini, Disnakertrans Kaltim mengimbau kepada perusahaan melalui surat edaran yang dikirimkan untuk meningkatkan tim pembina keselamatan kerja, untuk meningkatkan perannya di masing-masing perusahaan dan menyampaikan laporan update, jika ada di antara pekerja terpapar Covid-19. Sampai saat ini kami belum menerima informasi soal karyawan yang terpapar Covid-19,” tambah Datuk Badaruddin.

Untuk pekerja yang ter-PHK maupun yang dirumahkan akan ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan kompensasi kartu Prakerja.

Sementara Disnakertrans sifatnya hanya memverifikasi data, setelah itu dilaporkan. Data lengkap by name-by address yang dikirim berupa nama karyawan, nomor kontak, NIK, email, dan pekerjaan.

“Sekarang ini kita terus melakukan pengumpulan dan pelaporan data, sehingga semakin cepat data terkirim, akan semakin cepat kartu prakerja diluncurkan, terutama bagi karyawan ter-PHK maupun yang dirumahkan,” kata Datuk Badaruddin. (mar/sul/ri/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved