Meskipun Pilkada Ditunda, Bawaslu Kutim Tetap Tingkatkan Pengawasan, Termasuk Awasi KPU

Meskipun Pilkada Ditunda, Bawaslu Kutim Tetap Tingkatkan Pengawasan, Termasuk Awasi KPU

Tribunkaltim.Co/Dian Mulia Sari
Muhammad Idris, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Hubungan Antar Lembaga, Bawasku Kutim mengemukakan meskipun Pilkada ditunda, Bawaslu Kutim tetap akan meningkatkan pengawasan, termasuk mengawasi kinerja KPU 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Guna mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran Virus Corona atau covid-19, KPU secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan KPU No.79/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 Tentang Penundaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Adapun Surat Edaran Bawaslu 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kutim Muhammad Idris mengatakan bahwa instruksi Bawaslu Kab/kota tetap harus melakukan pengawasan terkait penundaan tahapan pemilihan.

"Jika masih ada KPU yang masih melaksanakan tahapan pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten atau Kota wajib mengingatkan KPU," ujar Idris. Jumat (10/4/2020).

Selain itu, dalam surat edaran Bawaslu tersebut juga dijelaskan mengenai pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020.

BACA JUGA:

• Ada Pasien Positif Corona di Kutim dari Jakarta, Bupati Ismunandar akan Isolasi Pendatang Zona Merah

• Satu Orang Positif Corona, Bupati Berau Berpesan Pedagang Harus Patuh tak Melayani Makan di Tempat

• Dalam Satu Hari Pasutri Meninggal karena Virus Corona, Istri Berstatus PDP, Belum Ada Hasil Tes Swab

Meskipun dilakukan penundaan terhadap pemilihan, Bawaslu Kabupaten/kota masih tetap bertanggung jawab menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan melakukan peningkatan kapasitas pengawasan.

"Sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur masih tetap melaksanakan tugas-pengawasan, khususnya dalam hal penundaan tahapan pemilihan," kata Muhammad Idris.

Menurut Muhammad Idris, hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi jika adanya laporan masyarakat terkait tahapan pemilihan yang sudah berlangsung, sambil menunggu regulasi sebagai legal standing atau dasar hukum penundaan pemilihan tahun 2020 ini. (*)

Penulis: Dian Mulia Sari
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved