Berita Pemprov Kalimantan Utara

Ringankan Beban Keluarga Kurang Mampu, Dana Desa Rp 24 Triliun Segera Dialihkan untuk BLT

Nanti yang mendapatkan bantuan ini adalah warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dari program-program lainnya, seperti PKH

HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengikuti rakor melalui video conference bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah menteri lainnya di Kantor Gubernur, Tanjung Selor, Kamis(9/4/2020). Rakor kali ini membahas sejumlah langkah dan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya mengatasi dampak sosial dari pandemi Covid-19. 

TANJUNG SELOR - Sejumlah langkah dan kebijakan strategis diambil Pemerintah dalam upaya mengatasi dampak sosial dari pandemi Covid-19.

Demikian dipaparkan oleh sejumlah Menteri terkait dalam Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video conference yang digelar Kamis (9/4/2020) siang hingga sore.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, bersama para gubernur lainnya, juga bupati/walikota se-Indonesia turut menjadi peserta dalam rakor yang dimoderatori oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu. Turut serta pula, semua Menko (Menteri koordinator), Kapolri, Panglima TNI dan beberapa menteri teknis. Seperti Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Menteri Tenaga Kerja.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mendapat giliran pertama, memaparkan mengenai sosial safety dan kerawanannya.

Disebutkan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk mendambah program perlindungan sokial bagi masyarakat. Utamanya warga kurang mampu.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya penanganan dampak sosial pandemi Covid-19. Seperti diketahui, akibat wabah Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan atau keselamatan masyarakat. Namun juga ada dampak sosial, yaitu menurunnya pendapatan warga, serta meningkatnya angka kemiskinan.

Jokowi dan BLT
Jokowi dan BLT (Kolase TribunKaltim.co / Tribunnews)

Dikatakan Mahfud, dalam implementasinya di lapangan, tetap perlu dilakukan pengawasan yang komprehensip. Baik oleh pusat maupun di daerah.

Mahfud menyebut ada beberapa kerawanan yang perlu diantisipasi. Di antaranya kemungkinan penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan lain-lainnya.

Untuk itu, meski ada kelonggaran dalam prosesnya, pemerintah daerah diminta tetap berhati-hati dan mentaati ketentuan yang ada. Termasuk dalam pengawasan, juga sangat diperlukan.

Selanjutnya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, membeberkan soal program Kartu Prakerja. Disebutkan saat ini tengah proses pendaftaran di tingkat daerah. Diharapkan dalam bulan ini sudah selesai dan bisa dicairkan dananya. Hal senada juga dipaparkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved