Berita Pemkab Kutai Barat

Ini 10 Rekomendasi DPRD Kubar Terhadap LKPJ Bupati 2019, Soal Sawit hingga Perusda

Rapat Paripuna dipimpin langsung Ketua DPRD Kubar Ridwai SH dihadiri Sekretaris Kabupaten Yacob Tullur MM dan Asisten II Ayonius

HUMASKAB KUBAR
Sekretaris Kabupaten Yacob Tullur MM dan Asisten II Ayonius S PD MM di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat dengan mengunakan Video Conference melalui aplikasi Zoom, Senin (13/4/2020), mengikuti Rapat Paripuna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kubar Ridwai SH. 

SENDAWAR - DPRD Kubar menggelar Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang I 2020 untuk penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripuna dipimpin langsung Ketua DPRD Kubar Ridwai SH dihadiri Sekretaris Kabupaten Yacob Tullur MM dan Asisten II Ayonius S PD MM di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat dengan mengunakan Video Conference melalui aplikasi Zoom, Senin (13/4/2020).

Catatan dan rekomendasi DPRD Kubar terhadap LKPJ akhir tahun TA 2019. Pimpinan DPRD Kubar menimbang sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sesuai peraturan perundang-undangan Pemkab Kubar menyampaikan LKPJ Bupati akhir Tahun angaran 2019 pada 12 Maret 2020.

Pembahasan dan pengkajian DPRD terhadap LKPJ keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Akhir TA 2019 telah dilakukan oleh Pansus secara LKPJ secara seksama dan terpadu sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi.

Selanjutnya catatan dan rekomendasi DPRD perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD Kubar dan disampaikan pada pemerintah daerah melalui rapat paripurna.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa catatan selektif yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sejumlah urusan atau kegiatan.

Adapun catatan yang disampaikan mencakup 10 topik sebagai masukan dari Pansus LKPJ, dalam rapatnya bersama sejumlah PD, pada kegiatan finalisasi laporan Pansus.

Rekomendasi pertama terkait perkebunan sawit agar ditinjau kembali kesesuaiannya. Kedua Dana Bagi Hasil(DBH) dimana PD terkait dapat berkomunikasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait, guna mendapat perhatian yang maksimal sehubungan dengan DBH pajak, DBH bukan pajak.

Ketiga, berkenaan penanganan limbah perusahaan perkebunan. Kempat wacana jembatan timbang portable, seiring banyaknya kendaraan sawit yang melebihi kapasitas yang disinyalir dapat berpengaruh pada keberadaan jalan.

Kelima upaya perbaikan harga karet dengan mengupayakan pengkajian dan pertimbangan seluruh faktor terkait hasil komoditi karet baik kualitas maupun pemasaran dan distribusi.

Keenam berkaitan ketenagakerjaan, perusahaan yang berada di wilayah Kubar dalam mengakomodir sumber daya lokal.

Ketujuh bidang pertanian yang diharapkan dapat perhatian dan penanganan segera, bagi pengembangan proyek singkong gajah dan persawahan. Kedelapan pengembangan Bandara Melalan yang harus segera dilaksanakan dengan kajian dan pertimbangan yang ada.

Kesembilan tapal batas antar kampung dan kecamatan yang harus segera diselesaikan, dan diharapkan melalui PD terkait bisa diprioritaskan untuk segera.

Dan kesepuluh berkaitan dengan perusahaan daerah (Perusda), direkomendasikan agar pemerintah segera mengambil tindakan khusus dengan cara melebur atau memfungsikan dengan optimal satu perusda yang mengakomodir semua pengembangan. (adv/hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved