Berita Pemkab Berau

WFH Pegawai di Berau Diperpanjang 21 April, Bupati Imbau Tak Lakukan Perjalanan Luar Kota

ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran covid-19. Dimana saat ini Kabupaten Berau telah masuk menjadi zona merah

HUMASKAB BERAU
Sebelum pandemi corona, ASN di Berau masih harus masuk dan bekerja di kantornya. Mereka harus pula mengikuti apel pagi. Namun kini mereka diminta lakukan Work form Home (WFH) guna mencegah penyebaran Covid-19. 

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau memperpanjang tugas kedinasan bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga 21 April 2020.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran covid-19. Dimana saat ini Kabupaten Berau telah masuk menjadi zona merah setelah ditemukannya satu pasien positif covid-19 .

Penetapan ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, Muharram dengan nomor 060/52/Org tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor 060/50/Org tanggal 24 Maret 2020 tentang Status Kesiapsiagaan Darurat Bencana Wabah Covid-19 Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020.

Surat edaran ini juga memperhatikan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 tahun 2020 tanggal 30 Maret tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuain Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 0652/21/80/B.Org tanggal 31 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Apratur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Vurus Disiease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam surat tersebut, Bupati Muharram menyampaikan bahwa penyelengaraan pemerintah diharapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Langkah yang harus dilakukan yaitu aktivitas dalam menjalankan tugas kedinasaan bagi ASN mulai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana/pegawai tidak tetap dengan menjalankan kedinasan bekerja dari rumah hingga tanggal 21 April 2020 mendatang.

“Kebijakan ini akan dievaluasi kemudian sesuai dengan kebutuhan yang ada,” jelasnya.

Kemudian bagi perangkat daerah/unit teknis yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, unit pelayanan teknis yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit layanan pengadaan barang dan jasa serta unit kerja pelayanan lain yang sejnis agar mengatur penugasan pegawai, pekerja selama tanggap darurat covid-19 ini.

“Dan terakhir diimbau agar ASN tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan mematuhi himbauan yang berkaitan dengan penyebaran virus covid-19,” pungkasnya. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved