Berita DPRD Kalimantan Timur

Pansus Covid-19 Tinjau Dapil Masing-masing Pastikan Pemda Mendata Obyektif Warga Terdampak

“Artinya, kita ingin memastikan data yang ada di pemerintah merupakan data yang betul betul secara objektif,” tegas Politikus PKB ini.

HUMAS DPRD KALTIM
RENCANA KERJA - Anggota Pansus Percepatan Penanganan Coivid‑19 DPRD Kaltim saat melakukan rapat internal melalui virtual meeting, Senin (13/4/2020). Mereka membahas rencana kerja, setidaknya apa yang akan dilakukan dalam sepekan mendatang. 

AMARINDA- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penanganan Covid 19 DPRD Kaltim menggelar rapat perdana, Senin (13/4/2020).

Dari hasil rapat tersebut, pansus sepakat melakukan peninjauan lapangan dalam rangka sinkronisasi data pemerima bantuan dari pemerintah pekan ini.

Wakil Ketua Pansus Percepatan Penanganan Coivid 19 DPRD Kaltim, Syafruddin menyampaikan, bahwa sinkronisasi data lanpangan yang dilakukan tetap mengikuti prosedur dan menghindari kerumunan sesuai dengan intruksi pemerintah physical distancing.

“Kita tidak harus ke lapangan secara fisik, tapi memanfaatkan regulasi dari masing masing anggota dewan berdasarkan daerah pemilihan masing masing.

Kita bisa meminta bantuan kepada Ketua RT, tokoh masyarakat, atau tokoh pemuda. Tinggal koordinasi ke mereka, seperti apa pendataannya,” terang Udin, sapaan akrabnya.

Syafruddin, Anggota DPRD Kaltim
Syafruddin, Anggota DPRD Kaltim (HUMAS DPRD KALTIM)

Juga dijelaskan dia, ada tiga kategori data yang akan dihimpun, yakni data penerima jaminan kesehatan, data penerima Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan data penerima bantuan ekonomi mikro.

“Artinya, kita ingin memastikan data yang ada di pemerintah merupakan data yang betul betul secara objektif,” tegas Politikus PKB ini.

Pansus kata Udin, mendorong agar pendataan tidak terfokus atau terkonsentrasi pada Dinas Sosial.
Pasalnya, banyak masyarakat dari berbagai sektor yang juga terkena dampak dari pandemic covid 19 ini. Khususnya bagi karyawan atau masyarakat yang dirumahkan sementara.

“Misalnya masyarakat nelayan yang didata oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim itu siapa saja? Apa standarnya? Persyaratan untuk masuk data datanya itu apa saja? Apakah misalnya cukup nelayan saja atau seperti apa. Ini kan perlu akurasi data,” jelas dia.

Artinya ketika Pansus Percepatan Penanganan Coivid 19 DPRD Kaltim me¬nyampaikan laporan dalam forum, koordinasi dengan gugus tugas dari pemerintah, atau RDP dengan OPD teknis, betul betul data secara teknis dan objektif.

“Inilah peran kita di DPRD dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dari covid 19 ini,” tandasnya. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved