Berita DPRD Kalimantan Timur

Belajar Online, Tugas hingga Pengeluaran Malah Bertambah, Rusman: Guru Jangan Beratkan Siswa

banyak keluhan. Khususnya terkait dengan tidak meratanya kemampuan orang tua siswa dalam mengakses metode pembelajaran online.

HUMAS DPRD KALTIM
EVALUASI BELAJAR ONLINE - Komisi IV DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melalui virtual acount, Rabu (15/4/2020). Rapat untuk mengevaluasi belajar di rumah yang dilakukan secara online yang dianggap memberatkan siswa dan orang tua. 

SAMARINDA - Proses pembelajaran di rumah akibat pandemi covid-19 di Kaltim mendapat banyak keluhan. Khususnya terkait dengan tidak meratanya kemampuan orang tua siswa dalam mengakses metode pembelajaran online.

Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Kaltim selaku bidang komisi yang membidangi masalah pendidikan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melalui virtual acount, Rabu (15/4/2020).

Dari hasil rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan bahwa, pemerintah harus segera mengevaluasi metode pembelajaran di rumah yang selama ini sudah berjalan.

"Selama ini banyak keluhan dari masyarakat atau dari orang tua yang punya anak sekolah, seperti banyaknya PR yang diberikan oleh guru kepada siswa. Porsi pembelajaran yang diberikan terkesan bersifat pada materi saja," sebutnya.

Sehingga kata dia, peroses pembelajaran di rumah tidak ada bedanya dengan seperti belajar di sekolah pada umumnya. Untuk itu, Rusman mengusulkan agar sistem pembelajaran mengedepankan pola fikir siswa, seperti bagaimana sabar menghadapi situasi saat ini dan pelajran mengenai disiplin.

"Tadi (kemarin) kita sudah sepakat dengan dinas pendidikan, kalau proses pembelajaran dirumah itu tidak perlu terlalu banyak tugas-tugas. Tapi lebih kepada pembangunan karakter siswa," terang dia.

Selain itu, mengenai pelaksanaan ujian sekolah yang tidak menggunakan ujian nasoinal (UN) sebagai penentu kelulusan. Politikus PPP ini mengatakan, dengan tidak diberlakukannya UN tahun ini, sekolah punya peran penting meluluskan setipa siswa yang ada.

"Artinya, meski sekolah diberi keleluasaan, harus ada standarisasi penilaian kelulusan. Jangan sampai, karena kelulusan siswa diserahkan kepada pihak sekolah, terjadi penurunan kualitas pendidikan. Tentu ini akan berdampak kurang baik bagi dunia pendidikan kita," beber Rusman.

Komisi IV DPRD Kaltim juga meminta dilakukan reaokasi atau refocusing BOSNAS dan BOSDA untuk membantu orang tua siswa yang kurang mampu.

"Ini juga sudah disepakati, bahwa Disdikbud Kaltim akan ada bantuan paket kepada orang tua siswa yang anak yatim dan tidak mampu. Khsusunya sekolah SMA dan SMK yang dibawah wewenang Pemprov Kaltim," terangnya.

Komisi IV juga mengusulkan, guna mengurangi beban para orang tua siswa yang tidak mampu dalam mengakses metode pembelajaran online, agar diberikan bantuan biaya pembelian pulsa atau paket data.

"Banyak masukan kepada kami, bahwa belajar dirumah bukannya lebih hemat, malah tambah banyak pengeluaran. Misalnya, dalam satu keluarga yang memliki tiga orang anak, dan dituntut semua belajar online. Ini tentu menjadi beban tersendiri bagi orang tua yang kurang mampu," jelasnya.

Untuk itu, melalui RDP tersebut, Rusman berharap ada evaluasi segera dalam mengatasi persoalan sistem belajar online di rumah.

"Harapan kita, metode pembelajaran yang ada saat ini tidak memberatkan kepada orang tua maupun para siswa," tandasnya. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved