Breaking News:

Kebijakan PSBB: Apa itu?

DULU sebelum ada kasus Covid‑19, istilah PSBB cukup lama dipakai di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama. Tetapi wak

DOK
Dr. Moh. Jauhar Efendi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kaltim 

DULU sebelum ada kasus Covid‑19, istilah PSBB cukup lama dipakai di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama. Tetapi waktu itu kepanjangan PSBB adalah Pusat Sumber Belajar Bersama. Walaupun istilah tersebut sudah lama dipakai, namun tidak seviral kebijakan PSBB yang ada sekarang ini.

Munculnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah sebagai upaya lanjutan dari pencegahan merebaknya wabah pandemi Covid‑19 (Corona Virus Disease 2019).
Berikut ini penulis mencoba menjelaskan serba sedikit tentang kronologis lahirnya kebijakan PSBB serta mengupas tentang apa yang dimaksud dengan PSBB. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mengajukan PSBB. Ruang lingkup PSBB serta kewajiban dan konsekuensi ditetapkannya kebijakan PSBB.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa dampak penyebaran Covid‑19 ini memang luar biasa. Hal ini bisa dipahami, karena Covid‑19 oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia telah ditetapkan sebagai wabah pandemi global.

Hingga saat ini (13/4), tercatat kasus virus corona di seluruh dunia sebanyak 1.846.680 orang. Jumlah kematian 114.090 orang (6,18%), dan yang sembuh ada 421.722 orang atau 22,84 persen (lihat www.kompas.com. Diakses 14 April 2020, pukul 11.01 Wita).

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan penjelasan juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid‑19, Achmad Yurianto, per tanggal 13 April 2020, total sudah 4.557 orang terkonfirmasi positif terinfeksi covid‑19. Ada penambahan 316 orang kasus baru dibandingkan sehari sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, pasien yang meninggal dunia sebanyak 399 orang, dan 380 orang dinyatakan sembuh (kompas.com. Diakses 14 April 2020, pukul 11.13 Wita).
Berdasarkan data per 13 April 2020, jumlah pasien di Kalimantan Timur yang positif terkonfirmasi Covid‑19 sebanyak 35 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 6 orang, dan yang meninggal dunia 1 orang.

Berkaitan dengan penanganan penyebaran Covid‑19 di Indonesia, sudah banyak kebijakan yang diterbitkan. Beberapa Kementerian (sebut saja Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN‑RB, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan lain sebagainya) telah menerbitkan sejumlah aturan, mendahului terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid‑19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini ditetapkan dan diundangkan pada 31 Maret 2020. Berisi 5 Bab. Bab I Ruang Lingkup; Bab II Kebijakan Keuangan Negara; Bab III Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; Bab IV Ketentuan Sanksi; dan Bab V Penutup. PERPPU tersebut terdiri atas 29 pasal.

Masih pada tanggal yang sama, yaitu 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid‑19). Peraturan Pemerintah (PP) ini hanya berisi 7 (tujuh) pasal.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved