Breaking News:

BKD Samarinda Benarkan Ada Surat dari KASN, Pelanggar Kode Etik akan Diproses

Plt BKD Samarinda Aji Syarif Hidayatullah membenarkan ada surat dari Komisi Aparatus Sipil Negara ( KASN ) terkait pelanggaran kode etik oknum PNS.

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/RAFAN DWINANTO
Plt BKD Samarinda Aji Syarif Hidayatullah membenarkan ada surat dari Komisi Aparatus Sipil Negara ( KASN ) terkait pelanggaran kode etik oleh salah satu oknum PNS karena diduga berpolitik praktis, Jumat (17/4/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Plt BKD Samarinda Aji Syarif Hidayatullah membenarkan ada surat dari Komisi Aparatus Sipil Negara ( KASN ) terkait pelanggaran kode etik oleh salah satu oknum PNS karena diduga berpolitik praktis.

"Saya baru terima hari ini suratnya, tapi kita perlu rapatkan dulu dengan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS, unsurnya ada inspektorat, BKD, dan seluruh asisten di Sekretariat Pemkot Samarinda," jelas Dayat, sapaannya.

Surat tersebut bernomor R-892/KASN/03/2020. Rapat tindaklanjut tersebut akan digelar pada Senin mendatang.

Terkait sanksi, Dayat menjelaskan, jika memang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BACA JUGA:

KASN Rekomendasikan Sanksi Oknum PNS Samarinda, Bawaslu Ingatkan Sumpah Jabatan

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BACA JUGA:

 Pandemi Corona, Dinkes Kutim Berharap Tidak Ada Transmisi Lokal di Kutai Timur

 Soal Sembako Gratis, Wabup PPU Minta RT Hingga Lurah dan Kades Tidak Minta Pungutan ke Warga

 Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Bantu Warga yang Dikarantina di BKPSDM Bulungan

"Semua itu harus ada bukti pendukung, yang bisa dijadikan bukti untuk memberikan sanksi. Kalau tidak ya sulit juga," ungkap Dayat kepada TribunKaltim.co

Terkait pengumpulan massa, kata Dayat, jika hal tersebut masih terkait dengan tugas dinas, bukan masuk kategori pelanggaran.

BACA JUGA:

 Bawaslu Samarinda Apresiasi Dishub Tindak Angkutan Kota Pasang Stiker Bakal Calon Pilkada Samarinda

 Poros Baru Pilkada Samarinda, Ketua DPC PAN Jasno Rajin Bangun Komunikasi dengan PDIP dan Demokrat

Namun, akan berbeda ketika di luar konteks tugas dinas.

"Misalnya seperti ini. Saya kumpulkan banyak orang di rumah, terus saya undang Pak Zairin, Pak Andi Haru. Nah itu jelas di luar konteks tugas dinas," kata dia. 

( TribunKaltim.co/Sapri Maulana )

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved