Breaking News:

Virus Corona

Ketika Pandemi Virus Corona Jadi Pertimbangan Force Majeur Bencana Nasional, Begini Analisanya

Menko Polhukam Mahfud Md menilai Virus Corona (Covid 19) sebagai bencana Nasional tidak dapat dijadikan dasar sebagai force majeur.

Kolase TribunKaltim.co / Tribunnews dan SCMP/Xinhua
ILUSTRASI - Sudah 46 Petugas Medis di Jawa Timur terpapar Virus Corona, satu perawat senior di RS Siloam Surabaya meninggal dunia, Kamis (16/4/2020) 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak signifikan pada sektor bisnis di Indonesia. Mall tidak lagi beroperasi, pedagang di sekitar sekolah tidak berjualan karena sekolah libur dan berhentinya ekpansi perusahaan menjadi sejumlah dampak yang terjadi akibat pandemic virus corona di Tanah Air.

Tidak hanya itu aktivitas usaha yang berhenti membuat pemasukan cash flow ke perusahaan tersendat. Padahal, di sisi lain perusahaan masih hatus membayar biaya operasional karyawan, termasuk dalam hal ini gaji karyawan. Imbasnya, ada beberapa perusahaan terpaksa melakukan PHK pada pekerja.

Sebut saja PT Indosat Tbk (ISAT) yang melakukan PHK terhadap 677 karyawan. Hal ini dibenarkan Head Corporate Communications Indosat Ooredo, Turina Farouk. Lalu ada Ramayana City Plaza Depok Jawa Barat yang memilih menutup operasi, sehingga 87 karyawan terkena PHK. Hal ini juga diamini Store Manager Ramayana City Plaza Depok, M. Nukmal Amdar.

Kemudian ada lagi di sektor pengangkutan seperti ojek online, ojek pangkalan dan taksi yang sepi penumpang.Pengemudi ojek online bernama Latifah (51) mengaku didatangi debt collector karena cicilan kendaraan pun telat dibayar.

Kisah tersebut bermula dari debt collector yang dating ke rumahnya di kawasan condet, Jakarta Timur, Jumat(27/3/2020). Latifah dianggap tidak membayar tepat waktu cicilan kendaraan. Padahal, sebelum virus corona terjadi, Latifah terbilang rajin. Tapi setelah virus corona melanda, ditambah kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat belajar dan bekerja di rumah, Latifah pun tidak lagi mendapat orderan.

Latifah coba memperlihatkan video Presiden Joko Widodo yang menyatakan penangguhan cicilan selama setahun untuk pengemudi ojek online. Namun, upaya Latifah bertepuk sebelah tangan. Debt collector tidak memperdulikan video Presiden Joko Widodo tersebut.

Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh konkrit yang ada dan dialami oleh masyarakat kita yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui OJK (otoritas Jasa Keuangan). Untuk diketahui, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pemberian stimulus tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Adapun kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yakni debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena Debitur atau Usaha debitur terdampak dari Penyebaran Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagaimana implementasi real kebijakan tersebut terhadap Perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan yang terkena dampak pandemi covid-19?

Bicara perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, perlu kita pahami mengenai perjanjian. Menurut Prof. Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Halaman
123
Editor: ade mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved