Berita Pemkab Berau

Bupati Berau Minta Warga Tertib Administrasi Agar Data Kependudukan Bisa Dimanfaatkan Maksimal

Dengan tertib administrasi ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor.

HUMASKAB BERAU
Bupati Berau Muharram meininjau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau yang telah melaunching beberapa aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. 

TANJUNG REDEB - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau telah me- launching beberapa aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

Dengan tertib administrasi ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor.

Disampaikan Bupati Berau Muharram, tertib administrasi kependudukan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemanfaatan data lintas OPD. Dimana data kependudukan ini merupakan bagian dalam program kerja pemerintah daerah, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.

Oleh karena itu data kependudukan harus disusun dengan valid dan pasti. Sehingga pemanfaatannya bisa dimaksimalkan.

Pembenahan pun terus dilakukan agar pemanfaatan data kependudukan ini bisa terwujud maksimal. Muharram mengatakan bahwa saat ini Disdukcapil telah melakukan kerja sama dengan beberapa OPD untuk program pemanfaatan data kependudukan.

“Seperti pada saat pendaftaran sekolah, data kependudukan ini kan bisa digunakan untuk pengurusan administrasi. Jadi seluruhnya bisa satu pintu melalui data yang valid,” ujarnya.

Dari data Disdukcapil, pada 2019 lalu masyarakat yang wajib KTP-el sebanyak 159.998. Dan hingga November, masyarakat yang telah melakukan perekaman sebanyak 156.835 atau 98,03 persen.

Sementara 3.163 atau 1,97 persen masih menunggu untuk perekaman. Kemudian untuk wajib Kartu Indentitas Anak (KIA) sebanyak 82.898 dan yang telah tercetak sebanyak 28.660 atau 35 persen.

“Tentu kita harapkan ke depan timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan ini dan dapat mencapai 100 persen,” jelas Muharram.

Menurutnya, data kependudukan ini berkaitan erat antara lembaga di pemerintahan. Dan data itu lah yang menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan yang ada.

“Ini bukan soal angka saja tapi data ini merupakan bagian dalam mengambil kebijakan pemerintah daerah. Seperti jumlah kelahiran yang ada saat ini, kemudian akan disesuaikan untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk 5 tahun atau 10 tahun kedepan. Yang pasti semuanya saling berkaitan dan masing-masing OPD harus sering berkoordinasi,” pungkasnya. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved