Berita Pemprov Kalimantan Utara

Pandemi Corona di Kaltara, Gubernur Fokus Tangani Dampak Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi

Penanganan COVID-19 dilakukan baik dari sisi penanganan dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonominya.

HUMASPROV KALTARA
RAPAT KOORDINASI - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memimpin rakor percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan kepala daerah se-Kaltara, Rabu (15/4/2020) siang. 

TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah memperpanjang status tanggap darurat bencana wabah Covid-19. Status tanggap darurat ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.437/2020.

Perpanjangan status tanggap darurat ini selama 14 hari mulai 12 sampai 25 April nanti. Dalam keputusan sebelumnya, Gubernur memutuskan masa tanggap darurat dari 27 Maret hingga 17 April.

Hingga saat ini, jumlah pasien positif COVID-19 di Kaltara sudah mencapai 73 orang. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie terus berupaya meramu kebijakan dan melakukan langkah-langkah taktis agar penyebaran COVID-19 tidak terus bertambah.

Penanganan COVID-19 dilakukan baik dari sisi penanganan dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonominya.

Dalam hal dampak kesehatan, Gubernur telah mengeluarkan berbagai kebijakan resmi. Antara lain, pada tanggal 17 Maret mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.-/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara.

Tanggal 19 Maret, Surat Edaran Nomor 045.4/0366.4/GUB tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19 pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Kaltara. Berlanjut tanggal 24 Maret, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.4/0422/GUB tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Provinsi Kaltara dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

“Kami juga mengeluarkan beberapa kebijakan lain berupa imbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan. Seperti kebijakan masker, kebijakan penyesuaian jam kerja ASN dan Non-ASN Pemprov, dan imbauan agar tidak keluar rumah,” ujar Gubernur, Senin (20/4/2020).

Untuk penanganan pasien ODP, PDP, dan positif, Gubernur Irianto Lambrie telah menekankan perlunya penambahan ruang isolasi mengantisipasi lonjakan kasus.

Tanggal 10 April, Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.396/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K. 309/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Kaltara.

“Saat ini unit kamar isolasi yang tersebar di lima rumah sakit rujukan di Kaltara sudah cukup banyak. Baik itu di RSUD Pemprov di Kota Tarakan, RSUD Soemarno Sosroatmodjo, RSUD Malinau, RSUD Nunukan, dan RSUD Pemkot Tarakan. Tenaga medis dan ruang isolasi adalah lini terdepan dalam penanganan di bidang kesehatan,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved