Pemerintah Kota Tarakan

Juknis Penerapan PSBB di Tarakan Besok Ditandatangani Walikota

yang berdampak dengan kebijakan PSBB ini akan kami berikan bantuan sembako. Termasuk orang-orang yang tidak mampu kita berikan juga sembako

HO - HUMAS DAN PROTOKOL PEMKOT TARAKAN
Walikota Tarakan dr H Khairul M Kes memimpin rapat terkait penerapan PSBB di Tarakan, Kamis (22/4/2020) di Lubung Kantor Walikota Tarakan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui permohonan dan usulan Walikota Tarakan untuk diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tarakan.

Dengan adanya persetujuan dari Menkes, Walikota Tarakan dr H Khairul M Kes akhirnya langsung membuat peraturan walikota (Perwali) petunjuk teknis (juknis) PSBB.

"Mudah-mudahan besok, Kamis (23/4/2020), draft juknis PSBB sudah selesai dan saya tanda tangani," ucap orang nomor satu di Tarakan, Rabu (22/4/2020) di Lubung Kantor Walikota Tarakan.

Khairul mengungkapkan, untuk proses juknis PSBB ini harus diperhatikan secara baik dan benar, sebelum diterapkan kepada masyarakat. Untuk itu dalam prosesnya ada yang harus diperbaiki.

Pandemi Covid-19, Sekprov Beber Upaya Penanganan yang Dilakukan Pemprov Kalimantan Utara

Danramil Sangatta Sebut Lebih 100 Orang Dipulangkan dari Posko Pintu Masuk Patung Burung Kutai Timur

Jadwal Imsakiyah Surakarta 2020 Selama Ramadhan 1441 H, Lengkap Jadwal Shalat, Niat, Doa Buka Puasa

Kartini di Era Pandemi Covid-19

"Sebelum juknis PSBB diterpakan di Tarakan, ada beberapa orang yang kami panggil untuk berdiskusi tentang hal ini. Salah satunya ojek online (ojol) yang berdampak dengan penerapan PSBB ini," ujarnya.

Menurut Khairul, dengan adanya PSBB tentunya pengawasan akan lebih ketat. Seperti ojol, tidak boleh lagi untuk membonceng penumpang. Cukup membawa barang, makanan dan minuman saja.

"Orang yang berdampak dengan kebijakan PSBB ini akan kami berikan bantuan sembako. Termasuk orang-orang yang tidak mampu kita berikan juga sembako," ucapnya.

Tak hanya itu, kata Khairul, masyarakat juga wajib menggunakan masker apabila keluar rumah, jaga jarak dan tidak boleh berkumpul di suatu tempat.

Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar? Pastinya ada sanksi. Sebab sanksi itu sudah diatur undang-undang.

Bisa saja dengan undang-undang karantina ataupun Perda Ketertiban Umum. Namun kami berharap tidak ada sanksi yang diberikan, karena saya percaya masyarakat mematuhi peraturan yang telah dihimbau dan diinfokan pemerintah," ujarnya.

Dalam penerapan PSBB di Tarakan, berbagai instansi turut dilibatkan mulai dari Satpol PP, dinas perhubungan, kepolisian dan TNI. "Tentunya akan ada razia agar masyarakat menggunakan masker dan wajib jaga jarak," katanya.(adv/jnh)

Penulis: Junisah
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved