Berita Pemkab Kutai Timur

Pukul Rata, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Pangkas 50 Persen Alokasi Belanja

dari sisi belanja, pemerintah pusat juga memerintahkan Pemkab Kutim memangkas tunjangan tambahan, tunjangan kinerja dan insentif sejenis bagi ASN

Tribun kaltim/Margaret Sarita
Sekda Drs H Irawansyah M Si. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Rasionalisasi tahun ini kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai 50 persen dari alokasi belanja daerah.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Drs H Irawansyah M Si. “Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu, Pemkab Kutim harus melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa, sekurang-kurangnya 50 persen,” ungkapnya.

Belanja yang terkena dampak, adalah perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan pengandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa bangunan, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli, paket rapat hingga sosialisasi.

"Pemangkasan dengan nilai yang sama, menurut Irawansyah juga dilakukan pada belanja modal. Seperti pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat. Pengadaan tanah, renovasi ruang atau lantai gedung, pembangunan gedung dan belanja infrastruktur lain yang masih bisa ditunda hingga tahun selanjutnya,” ujarnya.

Kuliner Legendaris di Jakarta Sudah Ada Sejak Tahun 1957, Berikut Fakta Unik Bakmi Gang Kelinci

Balikpapan Zona Merah, Walikota Rizal Effendi Larang Mudik dan Tak Izinkan Jadi Tempat Transit

Di Wilayah Anies Baswedan, Polisi Anak Buah Idham Azis Kerjasama dengan Napi Asimilasi Selama PSBB

Pemangkasan beranjak dari hasil SKB Mendagri dan Menkeu tentang percepatan penyesuaian APBN tahun 2020. Sehingga membuat pemerintah daerah, termasuk Kutai Timur melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh. Yakni dengan merasionalisasi anggaran belanja barang/jasa serta belanja modal, sekurang-kurangnya 50 persen.

“Tak hanya itu, dari sisi belanja, pemerintah pusat juga memerintahkan Pemkab Kutim memangkas tunjangan tambahan, tunjangan kinerja dan insentif sejenis bagi ASN Pemerintah Daerah. Honor kegiatan, honor pengelola dana BOS dan pemberian uang lembur juga harus dikurangi. Pastinya, jumlahnya diminta agar tidak melebihi nominal yang ada di Pemerintah Pusat,” beber Irawansyah.

Rasionalisasi itu, kata Irawansyah, diperuntukkan bagi belanja di bidang kesehatan, social safety net dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 yang terjadi saat ini.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/sar)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved