DPRD Kaltim Fraksi PKB Minta Pemprov Kaltim Harus Cermat Soal Data Penerima Bantuan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB Syafruddin meragukan akurasi data penerima bantuan jaring pengaman sosial milik pemerintah.

"Kita sedikit meragukan akurasi data. Pemerintah harus cermat, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan," kata Udin, sapaannya, saat dihubungi pewarta, Senin (27/4/2020).

Menurut Syafruddin, tolak ukurnya belum jelas. Sehingga sejumlah masyarakat mengadu kepadanya.

"Masyarakat mengadunya ya ke DPRD Kaltim," kata Udin.

Selain itu, Udin juga menyorot daya serap anggaran Dinas Kesehatan Kaltim.

Dari realokasi Rp 388,5 miliar, Dinkes Kaltim mendapatkan Rp 148,8 miliar. Menurut Udin, daya serapnya baru mencapai 30 hingga 40 persen.

"Salah satu problematikanya ialah, ketersediaan barang yang ingin dibeli tidak tersedia," kata Udin.

Dari 40 persen tersebut, kata Udin, daya serap terbesar berasal dari insentif untuk tenaga media

"Kita tidak menyoal. Tapi harusnya seimbang, antara ketersediaan alat kesehatan atau kebutuhan terhadap pencegahan covid-19 ini, harusnya seimbang dengan insentif," jelasnya.

Sementara itu, soal data, dari Kemensos RI memberikan kuota 102.005 KK penerima bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk bulan April hingga Juni.