Berita DPRD Kalimantan Timur

Diserap dari Aspirasi Rakyat, Makmur Minta Pemprov Kaltim Perhatikan Pokok-pokok Pikiran Dewan

Pokir yang disampaikan dalam musrenbang menjadi masukan yang bersifat komplemen atau gabungan bagi penyusunan RKPD 2021

HUMAS DPRD KALTIM
Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK 

SAMARINDA - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 2021, Pemprov Kaltim menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bersama DPRD Kaltim melalui virtual acount, Selasa (28/4/2020).

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan, bahwa Musrenbang merupakan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi konstituen yang dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

"Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan dewan mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program atau kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana," terangnya.

Penelaahan dimaksudkan lanjut dia, untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

"Pokir yang disampaikan dalam musrenbang menjadi masukan yang bersifat komplemen atau gabungan bagi penyusunan dokumen RKPD, yang penekanannya atas program-program prioritas berdasarkan hasil reses anggota DPRD," jelas Makmur.

Diterangkan dia, pokir DPRD telah diatur pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Artinya kata Makmur, yang semula pokir DPRD atau aspirasi masyarakat diberi ruang saat penganggaran APBD sesuai keputusan mendagri nomor 29 tahu 2002, saat ini di alihkan sesuai Permendagri 54 tahun 2010).

"Diwaktu proses perencanaan inilah, saat yang tepat untuk mengakomodir aspirasi konstituen yang dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD," sebut Politkus Golkar ini.

Sehubungan dengan hal itu, maka hasil reses Anggota DPRD Kaltim dituangkan dalam pokok-pokok pikiran. DPRD Kaltim kata Makmur meminta Pemprov Kaltim memperhatikan dan mengutamakan anggaran dalam RKPD 2021 untuk program dan kegiatan pertanian yang dapat meningkatkan kontribusi subsektor pertanian arti luas terhadap PDRB Kaltim tahun 2018-2023 lebih dari 10 persen.

"Kami mendorong belanja dalam rangka meningkatkan peran ekonomi sektor agroindustri melalui peningkatan dan pembangunan sektor pertanian arti luas, dalam berbagai program dan kegiatan yang comprehensif, simultan dan sinergis," urainya.

Selain itu, pemerintah perlu membangun sinergitas program dan alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan atau akses kebutuhan infrastruktur dasar di tiap Kabupaten dan Kota di Kaltim. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved