Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Apresiasi Pendataan Dinas Pariwisata

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Fraksi PKB Kaltim Syafruddin mengapresiasi pendataan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kaltim.

Namun, pria yang akrab disapa Udin tersebut mengkritik kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang masih belum rampung melakukan pendataan.

“Ini OPD teknis belum selesai melakukan pendataan, yang kami ketahui baru Dinas Pariwisata pada tahap pertama sudah rampung,” jelas Udin, saat dihubungi via telepon, Selasa (28/4/2020).

Data terakhir yang diterima DPRD Kaltim, total sebanyak 96.111 kepala keluarga yang akan menerima bantuan. Untuk nominal, Udin akan memeriksa kembali akan pastinya. Data terakhir, jumlah yang diberikan ialah Rp 250 ribu per bulan, diberikan pada April, Mei, dan Juni.

Selain itu, data pada 8 Maret lalu dari OPD teknis ke DPRD Kaltim ialah jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 4109 orang juga akan menerima bantuan dengan nominal yang sama seperti KK yang telah terdata.

Udin juga mengkritik Ketua Satgas Gugus Tugas Covid-19 Kaltim Gubernur Isran Noor. Menurutnya, Ketua Gugus Tugas harus all out, harus intens juga melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota se-Kaltim.

“Harusnya ketua harus all out, jangan hanya OPD teknis saja,” kata Udin.

Dia menyarankan agar Isran Noor dapat meniru pola yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Yang menurut Udin turun langsung memastikan pola distribusi hingga menetapkan kritertia penerima bantuan,

• Pengirim Karangan Bunga Anggota DPRD Kaltim Dilaporkan Balik SP, Kasat Reskrim Tunggu Pembuktian

• Anggota DPRD Kaltim Dilaporkan ke Polresta Samarinda Atas Dugaan Penggelapan Uang Rp 2,5 M

• DPRD Kaltim Fraksi PKB Minta Pemprov Kaltim Harus Cermat Soal Data Penerima Bantuan

“Mestinya itu harus dilakukan gubernur. Pemprov Kaltim memang belum siap, dalam langkah pencegahan ini,” kata Udin.

Sebagai informasi, DPRD Kaltim dan TAPD telah mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 388,5 miliar. Bahkan, jika dianggap kurang, DPRD siap mendukung realokasi tambahan.

“Jika memang kurang, kami mendukung untuk realokasi tambahan,” kata Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, saat dihubungi terpisah via telepon, Selasa.

Udin juga mendukung langkah tersebut. Namun, ia justru mengkritik soal daya serap anggaran yang masih minim. Sehingga, ia tak menyoal jika memang alokasi anggaran harus ditambah, dengan catatan, daya serap anggaran berjalan efektif.
“Yang ada sekarang saja belum ada terserap. Belum ada dialokasikan,” kata Udin. (m08)

(Tribunkaltim.co/Sapri Maulana)