Breaking News:

Tidak Mudik untuk Cegah Penyebaran Covid-19

PEMERINTAH melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang mudik bagi seluruh warga Indonesia, khususnya para perantau di daerah zona merah pande

Tidak Mudik untuk Cegah Penyebaran Covid-19
Ilustrasi
Polri Siap Awasi Pemudik

PEMERINTAH melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang mudik bagi seluruh warga Indonesia, khususnya para perantau di daerah zona merah pandemi Covid-19. Setelah, sebelumnya Presiden melarang mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri berserta keluarganya.

Larangan mudik tersebut diambil usai pemerintah melakukan sejumlah kajian dan pemantauan di lapangan. Hasil survei Kementerian Perhubungan terkait anjuran pemerintah agar masyarakat tidak mudik saat Lebaran nanti, ternyata masih ada 24 persen warga Indonesia yang tetap ingin mudik.

Tidak hanya data Kemenhub, hasil survei sejumlah lembaga penelitian ternyata masih banyak warga perantau yang akan mudik jelang Lebaran. Katadata Insight Center (KIC) memperkirakan jumlah pemudik tahun ini masih berpotensi mencapai 3 juta orang.

Sementara, survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan kepada 3.853 responden lewat media sosial pada 28‑30 Maret 2020 lalu mencatat masih ada 43,78 persen responden memilih tetap mudik, sementara 56,22 persen menyatakan tidak akan mudik.

Hasil survei SMRC, diketahui masih ada 31 persen warga Jakarta yang ingin mudik saat lebaran nanti. Mereka yang ingin mudik termasuk dari kalangan berpendidikan dan berpenghasilan tinggi.

Keputusan Pemerintah melarang untuk tidak mudik demi menghentikan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) di daerah-daerah. Seperti diketahui, sebagian besar kota tujuan pencari kerja (perantau), seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, termasuk Balikpapan (Kalimantan Timur) merupakan daerah zona merah penyebaran Corona.

Oleh karenanya, larangan mudik berlaku bagi semua warga Indonesia yang berada di zona merah penyebaran Covid‑19 tersebut. Terutama dari Jabodetabek dan wilayah yang sudah memberlakukan PSBB.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melarang warganya tidak mudik dulu. Hal ini untuk menghindari penyebaran Covid-19 dari daerah pandemi ke daerah yang masih aman. Atau sebaliknya, dikhawatirkan setelah mudik ke daerah zona merah kembali membawa virus.

Selama larangan mudik tidak boleh ada masyarakat yang keluar masuk daerah. Bandara, pelabuhan, dan jalan darat yang merupakan akses transportasi pemudik akan dijaga ketat. Jangan sampai, saat pengawasan lengah, banyak warga yang diam-diam mudik.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan memberlakukan sanksi kepada warga yang masih nekat mudik. Sanksi yang diberikan bisa mengacu ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved