Virus Corona

Anak Buah Prabowo Heran Pelatihan Buat Pempek Program Kartu Prakerja Rp 600 Ribu, di YouTube Gratis

Beberapa program dalam Kartu Prakerja yang melibatkan delapan plaform digital dianggap DPR RI tak masuk akal.

www.prakerja.go.id
Anak Buah Prabowo Heran Pelatihan Buat Pempek Program Kartu Prakerja Rp 600 Ribu, di YouTube Gratis 

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah praktik dalam program Kartu Prakerja menimbulkan banyak sorotan.

Beberapa program dalam Kartu Prakerja yang melibatkan delapan plaform digital dianggap DPR RI tak masuk akal.

Sehingga mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk turun tangan melakukan pengusutan 

Alih-alih bertujuan membantu warga yang terkena pemutuasan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi covid-19, kini program Kartu Prakerja pemerintah dinilai berpotensi tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III Bidang Hukum dan HAM DPR RI dalam rapat virtual dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020).

Dalam rapat itu, para anggota Komisi III mendesak KPK mengusut dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan anggaran negara Rp20 triliun.

 Di Twitter, Ini Cara 2 Putra Jokowi Sindir Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran Rakabuming Pakai Roti

 Di ILC, Refly Harun Bongkar Ketidakmampuan Pemerintah Jokowi Lockdown, Ali Ngabalin Hanya Tertunduk

 Daftar Negara yang Mulai Normal saat Virus Corona setelah Lakukan Lockdown, Ada Tetangga Indonesia

Di antaranya disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Arteria mempertanyakan sekaligus mengritisi dasar hukum keterlibatan delapan plaform digital yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra pelaksana pelatihan kerja dari program Kartu Prakerja.

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus," kata Arteria.

"Namun, bagaimana bisa terjadi delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana strategi pengawasannya?" lanjut dia.

Ia sekaligus menyoroti keberadaan platform digital Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Keberadaan Ruangguru itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan platform digital itu masuk ke dalam program saat pemiliknya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

Saat ini, Belva diketahui telah mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden setelah adanya dugaan konflik kepentingan terkait platform Ruangguru dalam program Kartu Prakerja pemerintah.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved