Virus Corona di Bontang

Anggaran Covid-19 Jangan Dijadikan Ladang Korupsi, Kejari Bontang Ingatkan Hukuman Mati

Anggaran penanganan pandemi virus Corona atau covid-19 berpeluang jadi bancakan atau ladang korupsi.

TRIBUNKALTIM.CO/FACHRI
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bontang, Yudo Adiananto. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Anggaran penanganan pandemi virus Corona atau covid-19 berpeluang jadi bancakan atau ladang korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Bontang ( Kejari Bontang ) sejak dini mengingatkan pemerintah daerah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur agar tak main-main dalam penggunaannya.

Demikian ditegaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Dasplin melalui Kasi Pidsus, Yudo Adiananto yang disampaikan ke TribunKaltim.co pada Kamis (30/4/2020).

Resiko hukumnya maksimal. Ancaman hukuman mati mengintai siapa saja yang menyelewengkan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Apalagi saat ini status Bontang ditetapkan pemerintah jadi KLB (Kejadian Luar Biasa).

BACA JUGA:

 Ratusan Remaja Dorong Motor dari Dermaga Kenyamukan ke Makolantas Kutim, Lantaran Balap Liar

 Lokasi KWPLH Beruang Madu Balikpapan Terdampak Pandemi Corona, Pengunjung Dilarang, Donasi Berkurang

"Ini keadaan khusus, wabah dan bencana. Berarti kalau ada oknum yang memanfaatkan ini untuk mengambil kepentingan pribadi suatu kelompok atau korporasi. Pasal 2 ayat 2 (UU Nomor 19 Tahun 2019) dicantumkan hukuman maksimal sampai hukuman mati," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Dasplin melalui Kasi Pidsus, Yudo Adiananto.

Sebagai pengetahuan, pada Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, berbunyi :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

BACA JUGA:

 Pengetatan Sosial Diterapkan, Kualitas Udara di Balikpapan Nomor 1 Terbaik dari 39 Kota di Indonesia

 Pasien Pertama Positif Corona di Berau Kondisi Membaik, Tiga Masih Mengalami Keluhan

 Kursi Tamu Diberi Jarak, Bupati Kukar Gelar MoU, Berikut Nilai Pagu Anggaran Penanganan Covid-19

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved