Anak Buah Megawati di PDIP Cium Aroma Korupsi pada Kebijakan Jokowi, Desak KPK Turun Tangan

orang Megawati di PDIP, Arteria Dahlan cium aroma Korupsi pada kebijakan Jokowi, Perppu covid-19 dan Kartu Prakerja, desak KPK turun tangan pengawasan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Dua kebijakan Presiden Jokowi di tengah pandemi covid-19 mendapat sorotan dari anak buah Megawati di PDIP, hingga minta KPK turun tangan 

TRIBUNKALTIM.CO - Anak buah Megawati di PDIP, yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan cium aroma Korupsi pada kebijakan Jokowi, Perppu covid-19 dan Kartu Prakerja desak KPK turun tangan perketat pengawasan.

Dua kebijakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di tengah pandemi Virus Corona mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari partai PDIP.

Anak buah Megawati di PDIP, Arteria Dahlan yang lantang menyoroti kebijakan Presiden Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, Arteria Dahlan bahkan mencium aroma potensi Korupsi pada dua kebijakan Presiden Jokowi, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Kartu Prakerja.

Itu sebabnya Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP itu mendesak KPK turun tangan perketat pengawasan terhadap dua kebijakan Jokowi tersebut.

Anak Buah Megawati Mundur Pilkada Solo, Jalan Gibran Jadi Calon Walikota Solo dari PDIP Bakal Mulus?

Sandiaga Uno Dipuji Orang Kepercayaan Megawati, hingga Beber Virus Corona di Indonesia Mereda

Ulas Kasus Harun Masiku dan PDIP, Komentar Refly Harun Melebar ke Gerindra, Partai Prabowo Disindir

Terkati hal itu, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencermati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Arteria Dahlan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020) mengutip Kompas.com.

Anak buah Megawati di PDIP ini menyoroti aturan dalam Perppu tersebut yang membuat Pemerintah dapat mengubah postur anggaran negara tanpa melibatkan DPR.

" DPR membuat UU, menetapkan APBN Pak, jadi kewenangan kita juga harus dijaga. Makanya tolong dikaji itu Perppu, bicara materi muatan juga, apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tak melampaui kewenangan UU, menabrak fatsun konstitusi menegasikan kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi," kata Arteria Dahlan.

Selain itu, Arteria Dahlan mempertanyakan, kegentingan yang membuat Pemerintah mengeluarkan Perppu covid-19.

Padahal, Presiden Jokowi memiliki menteri-menteri yang dapat membantu penanganan pandemi Virus Corona.

"Apa harus gawat sekali harus kita buat Perppu kebutuhan begitu mendesak kah, apa guna menteri, pejabat negara kalau begitu di saat genting, lepas tangan pada ketakutan minta tolong minta imunitas," ujarnya.

Fahri Hamzah Bongkar Sosok-sosok Ini Rampas Kewenangan Jokowi Setiap Hari di Masa Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Arteria Dahlan juga meminta KPK melakukan pengawasan terhadap anggaran covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah yaitu sebesar Rp 405,1 triliun.

Sebab, Arteria Dahlan mencium aroma Korupsi hingga penyelewengan di lingkaran Pemerintah

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved