Berita Pemkab Kutai Timur

Pemkab Kutim Alokasikan Rp 69 Miliar untuk Tangani Covid-19

Semakin lama, makin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, sementara biaya hidup tinggi akibat kenaikan harga. Pada saat itulah pemerintah harus

Tribun kaltim/Margaret Sarita
Sekda Kutim Drs H Irawansyah, M. Si. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Setelah sebelumnya, direncanakan mengalokasikan sekitar Rp 40 miliar, kabar terbaru dari Sekda Drs H Irawansyah M Si, Pemkab Kutai Timur mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 69 miliar. Hal ini diungkapkan Irawansyah usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemkab Kutim dengan paguyuban yang ada di Kutim, Senin (4/5/2020).

Anggaran tersebut, menurutnya belum terserap semua. Namun, sudah disiapkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tim penanganan wabah Covid-19 di Kutim.

“Belum terserap. Tapi sudah kita siapkan. Jadi masing-masing OPD mengambil sesuai kebutuhan untuk menangani Covid-19 ini. Seperti Dinas Sosial, baru ambil Rp 10 miliar untuk bantuan sembako bagi warga terdampak. Dinas Kesehatan juga baru ambil Rp 10 miliar, untuk keperluan tenaga medis, alat kesehatan dan lainnya,” ungkap Irawansyah.

Alokasi tersebut, menurut Irawansyah bisa saja bertambah lagi. Karena Pemkab Kutim juga harus menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang pasca pandemik.

Warga yang Kontak Langsung dengan PDP Diminta Lapor ke Dinkes Kutim

Covid-19 dan Hikmad Isu Ketidakjujuran

Update Virus Corona di PPU, Dua Pasien Positif Dinyatakan Sembuh dan 1 OTG Dinyatakan Positif

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Bentuk Tim Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, DR Edward Azran mengatakan pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang masyarakat. Bahkan dari kalkulasi yang dilakukan, biaya penanganan sosial dan pemulihan ekonomi pasca wabah justru yang terbesar.

Semakin lama, makin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, sementara biaya hidup tinggi akibat kenaikan harga. Pada saat itulah pemerintah harus hadir, untuk membantu masyarakat yang tidak bisa lagi mandiri, karena hilangnya pekerjaan, hilangnya pendapatan. Apalagi, bisa jadi stok pangan berkurang, karena pembatasan sosial, sehingga pasokan dari daerah penghasil terbatas.

“Karena itu, kami sekarang berfikir, bagaimana agar masyarakat semua memanfaatkan kebun bahkan pekarangan rumah mereka untuk menanam bahan pangan, untuk sedikit menambah sumber bahan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Terutama ubi, jagung, dan sumber makanan lainnya,” ungkapnya.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/sar)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved