Berita Pemkab Berau

Sudah Serahkan kepada 15.466 Penerima di Berau, Bupati: Belum Terdata, Tunggu BLT Tahap Kedua

Dalam pemberian bantuan ini wajib penuhi kriteria, diantaranya mereka yang menerima berdomisili di Berau minimal satu tahun

HUMAS KAB BERAU
SERAHKAN BLT - Bupati Berau Muharram menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Camat Tanjung Redeb, Syahrani, usai memimpin rapat terkait pendistribusian BLT kepada masyarakat, di Ruang Pertemuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Sabtu (25/4/2020). 

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak covid-19 di 13 Kecamatan se Kabupaten Berau.

Sebanyak 15.466 kepala keluarga menjadi penerima BLT dengan masing masing menerima Rp 750.000,-. Total anggaran untuk bantuan tahap pertama ini sebesar Rp 11.599.500.000,-. Saat ini Pemkab Berau menyiapkan untuk kembali memberikan BLT tahap kedua.

Selain BLT yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) Kabupaten Berau, juga diberikan bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) khusus data warga kurang mampu diluar penerima PKH dan program Sembako.

Sebanyak 2.185 kepala keluarga akan menerima bantuan dengan nilai Rp 600.000,- per bulan dan diberikan selama tiga bulan.

Bupati Berau, Muharram, menjelaskan warga kurang mampu yang mendapat bantuan dari APBN tidak lagi menerima bantuan langsung tunai yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Berau.

Selanjutnya kepada camat, lurah, kepala kampung serta para ketua RT, Bupati Muharram menegaskan dalam rangka penyempurnaan pendataan yang dilakukan sebelumnya, serta berdasarkan aspirasi masyarakat yang merasa belum mendapatkan haknya.

Maka Bupati Muharram yang didampingi Sekkab M Gazali dan Kepala Dinas Sosial, Totoh Hermanto, mengharapkan agar penyempurnaan dilakukan sesuai dengan panduan yang diberikan.

Dalam pemberian bantuan ini diberikan beberapa kriteria, diantaranya mereka yang menerima berdomisili di Kabupaten Berau minimal satu tahun berturut turut. Setiap orang yang kehilangan atau kekurangan penghasilan akbibat suatu kebijakan penanganan covid-19, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari hari.

“Jadi saya jelaskan yang berkurang penghasilannya tetapi masih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan dianggap masih mapan tentu ini tidak mendapatkan,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan Muharram adalah para pekerja informal, seperti supir angkutan kota (angkot), nelayan skala kecil, tukang ojek konvensional maupun tukang ojek online, termasuk tukang jahit berskala kecil, tukang sepatu keliling.\

Halaman
123
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved