Breaking News:

Terkait Polemik Pengangkatan Boy Rafly Jadi Kepala BNPT, Ada yang Ingin Benturkan Kapolri & Presiden

Munculnya polemik pengangkatan Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT, menurut pengamat ada yang ingin bentukan Kapolri Idham Aziz dan Presiden

Istimewa va Tribunnews
Munculnya polemik pengangkatan Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT, menurut pengamat ada yang ingin bentukan Kapolri Idham Aziz dan Presiden Jokowi 

Tanpa green light Presiden, mana mungkin Kapolri akan berani?

Jadi, jangan coba-coba dibenturkan," tegasnya.

Di tengah kondisi bangsa yang sedang rawan akibat pandemi covid-19 ini, Suhendra mengimbau agar pihak-pihak yang menginginkan instabilitas politik berhenti beropini

Suhendra justru menilai pengangkatan Boy Rafly sebagai Kepala BNPT sudah tepat bila dilihat dari kapasitas, prestasi, integritas dan track records (rekam jejak)-nya.

Prosedurnya pun, lanjut Suhendra, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Suhendra menerangkan, dalam Pasal 25 ayat (1) UU No 2/2002 disebutkan setiap anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

Pun, tambah Suhendra, Pasal 25 ayat (2) UU No 2/2002 bahwa ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

"Yang baik menurut Presiden, tentunya terbaik bagi Polri. Beliau pasti sudah memperhitungkan harmonisasi eksternal antar-lembaga negara maupun kebutuhan internal organisasi di tubuh Polri," tandas Suhendra.

 Sebelumnya, seorang pengamat yang mempersoalkan pengangkatan Boy Rafly Amar sebagai Kepala BNPT oleh Idham Azis melalui Surat Telegram Kapolri No ST/1378/KEP/2020 tertanggal 1 Mei 2020, bersamaan dengan mutasi ratusan perwira menengah dan perwira tinggi lainnya.

Pengangkatan itu dinilai menabrak Peraturan Presiden (Perpres) No 46 Tahun 2010 tentang BNPT yang menyatakan pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden.

Kapolri dinilai mengintervensi kewenangan Presiden, bahkan melakukan maladministrasi.
Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved