Virus Corona
Bansos DKI, Janji Anies Baswedan dan Pernyataan Menkeu Sri Mulyani: Pemprov tak Lagi Punya Anggaran
Bantuan sosial DKI Jakarta terus jadi perhatian, berikut ini riwayat bansos selama PSBB, dari Janji Anies Baswedan hingga pernyataan Sri Mulyani
Maruf Amin kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.
"Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?" tanya Maruf Amin.
Anies Baswedan menjawab, targetnya ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat.
Rencananya, bantuan diberikan selama dua bulan, yakni April-Mei 2020.
"Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta," ujar Anies Baswedan menjawab pertanyaan Maruf Amin.
Dari 3,7 juta warga tersebut, 1,1 juta warga di antaranya berarti akan mendapat bantuan sosial dari Pemprov DKI, sedangkan 2,6 juta warga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.
Disebut Bertambah Jadi 2 Juta KK
Pada hari yang sama, saat rapat terbatas melalui konferensi video, Presiden Jokowi juga menyatakan ada sekitar 3,6 juta orang di Jakarta yang perekonomiannya terdampak covid-19.
Mereka akan mendapat bantuan sosial ( bansos ) dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi.
Janji Anies, warga dapat bantuan sembako tiap pekan Pemprov DKI Jakarta mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ).
Anies Baswedan berujar, ada 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut setiap pekan.
"Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok," kata Anies, 9 April 2020.
Pernyataan Anies Baswedan ini berbeda dengan data semula soal 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan.
Anies Baswedan tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut.