Berita DPRD Kalimantan Timur

Dewan Terima Banyak Aduan Warga Kaltim, Adam Minta Perusahaan Jangan Gampang PHK

Keluhan mereka mulai dari kehilangan mata pencaharian, dirumahkan oleh perusahaan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

HUMAS DPRD KALTIM
Anggota DPRD Kaltim, Muhammmad Adam. 

SAMARINDA - Banyaknya aspirasi dari daerag pemilihan masing-masing dewan yang diterima Anggota DPRD Kaltim saat ini sebagian besar adalah terkait dampak covid-19 yang dialami warga. Mulai dari kehilangan mata pencaharian, dirumahkan oleh perusahaan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami meminta kepada perusahaan agar karyawan bisa dipertahankan jangan sampai di PHK. Bagaimanapun mereka berjasa saat kondisi normal, jangan ketika kondisi sulit mereka tidak diperhatikan," ungkap Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam.

Terkait dampak yang dialami Kalimantan Timur saat ini, Adam menerangkan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp 388 M untuk penanganan covid-19. Diantaranya Diperuntukkan alat kesehatan dan obat-obatan, jaring pengaman sosial dan usaha mikro yang terdampak. Pemprov juga menyadangkan hingga Rp 500 M jika kebutuhan lebih dari Rp 388 M.

"Namun harus diingat bahwa peran DPRD tetap maksimal dalam pengawasan. Sekalipun dalam mengalokasikan anggaran DPRD Kaltim tidak diajak berkomunikasi untuk membahas karena memang amanat SKB 2 Menteri. Tapi demi menjaga etika relasi sebaiknya DPRD sebagai mitra tetap diajak bicara apalagi menyangkut hajat hidup warga dari 10 kab/kota di Kaltim," kata Adam.

Sementara terkait alokasi anggaran di kabupaten/kota, Adam menyebut bahwa semua kabupaten/kota telah mengalokasikan dana penanganan covid-19. "Alhamdulillah semua kab/kota sdh mengalokasikan anggarannya.

Dan saat ini sudah kami sampaikan data-data dari konstituen yang terdampak kepada instansi terkait, warga berharap jika sudah diverifikasi dan divalidasi bisa segera diserahkan bantuannya. Verifikasi diperlukan untuk menghindari penerima ganda, sebab bantuan yang tersedia ada APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota," urainya.

Adam juga menghimbau kepada warga terutama ketua RT agar menyampaikan data yang benar-benar berhak menerima. Demi mengantisipasi jangan sampai seperti di daerah lain banyak terjadi masalah dalam hal distribusi bantuan jaring pengamam sosial.

"Dan yang tak kalah penting, mari kita semua tetap disiplin untuk menerapkan SOP sesuai syarat dalam menghadapi pandemi covid-19. Supaya semua bisa segera berlalu dan kita kembali ke kehidupan normal," pungkasnya. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved