Berita Pemprov Kalimantan Utara

Perusahaan Tetap Wajib Bayar THR, Gubernur Irianto Segera Keluarkan Edaran dalam Pekan Ini

akan diadopsi Pemprov Kaltara dari Menaker untuk dijalankan semua pengusaha dan karyawan dalam pemberian THR.

HUMASPROV KALTARA
KETENAGAKERJAAN - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi fasilitas pembangkit listrik milik PT SAS pada 2016 lalu. Gubernur Irianto mewajibkan perusahaan untuk tetap membayar THR 2020 bagi para karyawannya sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan. 

TANJUNG SELOR - Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah telah menerbitkan edaran, tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 di masa pandemi Covid-19.

Edaran ini, seperti disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, akan diadopsi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk dijalankan semua pengusaha dan karyawan dalam pemberian THR.

"Minggu ini kita akan buat edaran yang mengacu pada edaran Menteri tersebut. Sejumlah arahan dalam edaran Menaker juga akan kita tindaklanjuti seperti, permintaan agar Pemprov membentuk Posko THR," kata Gubernur, Minggu (10/5/2020).

Ada empat poin utama dalam pelaksanaan pemberian THR tahun 2020. Pertama, memastikan perusahaan agar membayar THR kepada buruh sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, maka solusinya harus melalui proses dialog antara pengusaha dan karyawan atau buruh.

“Dalam edaran itu juga diatur bahwa dialog harus dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan internal perusahaan yang transparan dan beritikad baik untuk mencapai sebuah kesepakatan,” ujarnya.

Dialog antara pengusaha dan karyawan dapat menyepakati tiga hal. Pertama, perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil.

Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan peraturan, pembayaran THR dapat ditunda sampai waktu yang disepakati. Dialog antara pengusaha dan buruh bisa juga menyepakati soal waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.

“Kesepakatan pembayaran THR apapun yang dihasilkan dari dialog pengusaha dan karyawannya nanti dilaporkan ke pemprov, melalui Disnakertrans,” ujarnya.

Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa menambahkan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada buruh dengan besaran sesuai peraturan dan dibayarkan pada tahun 2020.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved