PON Papua

Hasil Rapat Daring dengan KONI Pusat, Kepastian Pelaksanaan PON XX Papua Hingga Batasan Usia Atlet

Rapat daring menggunakan aplikasi Zoom yang diselenggarakan KONI pusat dengan KONI provinsi se Indonesia akhirnya selesai dilaksanakan.

Penulis: Christoper Desmawangga | Editor: Budi Susilo
HO/KONI
KONI Kalimantan Timur mengikuti rapat daring di ruangan Ketua Umum KONI Kalimantan Timur. Rapat tersebut digelar oleh KONI pusat diikuti seluruh KONI provinsi se Indonesia, agenda utama yang bahas yakni terkait dengan mundurnya PON XX Papua, Selasa (12/5/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat daring menggunakan aplikasi Zoom yang diselenggarakan KONI pusat dengan KONI provinsi se Indonesia akhirnya selesai dilaksanakan.

Sesuai jadwal pelaksanaan, rapat daring tersebut dilangsungkan mulai pukul 10.00 hingga 11.30 WIB, Selasa (12/5/2020).

Pada rapat tersebut, KONI Kalimantan Timur diikuti langsung oleh Zuhdi Yahya sebagai Ketua KONI Kalimantan Timur, didampingi sejumlah Kepala Bidang.

Sejumlah keputusan diinformasi pada rapat daring tersebut, termasuk mendengarkan masukan-masukan dari KONI provinsi.

BACA JUGA:

Tiga Sebab Tim Karate PON Kaltim Ubah Program Latihan, Atlet Tetap Diminta Kirim Video

PON Papua Ditunda, Cabor Dayung Kaltim Atur Ulang Program Latihan

Terkait dengan mundurnya PON XX 2020 Papua menjadi tahun 2021, Zuhdi Yahya menjelaskan mengenai kepastian waktu pelaksanaanya, yakni dimulai pada 2 Oktober dan berakhir pada 13 Oktober 2021.

"Jadi, hasil rapat terbatas Ketua Umum KONI pusat dengan Presiden, waktu pelaksanaan PON diputuskan pada 2021 tanggal 2 Oktober-13 Oktober," ungkap Zuhdi, Selasa (12/5/2020).

Lalu, dikesempatan itu juga disampaikan mengenai batasan usia peserta PON XX Papua yang bertambah akibat diundurnya PON. Zuhdi menjelaskan, terkait dengan hal itu tidak ada masalah, karena acuan menjadi peserta PON XX Papua yakni hasil Pra PON 2019 lalu.

"Terkait dengan usia tidak ada masalah, karena acuannya tetap pada Pra PON lalu. Bagi atlet yang lolos Pra PON lalu, itulah yang boleh bertanding di PON nanti," tuturnya.

Karena PON diundur, proses input peserta, seperti entry by nama, maupun entry by cabor juga diundur menyesuaikan waktu pelaksanaan PON.

"Awalnya sudah ditetapkan batas akhir pada Agustus, tapi karena PON diundur, hal ini juga ikut menyesuaikan dengan pelaksanaan PON," imbuhnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan PON XX Papua ditahun 2021 bersamaan tahun dengan pelaksanaan Sea Games di Vietnam yang diselenggarakan pada November 2021.

KONI Kalimantan Timur mengikuti rapat daring di ruangan Ketua Umum KONI Kalimantan Timur. Rapat tersebut digelar oleh KONI pusat diikuti seluruh KONI provinsi se Indonesia, agenda utama yang bahas yakni terkait dengan mundurnya PON XX Papua, Selasa (12/5/2020).
KONI Kalimantan Timur mengikuti rapat daring di ruangan Ketua Umum KONI Kalimantan Timur. Rapat tersebut digelar oleh KONI pusat diikuti seluruh KONI provinsi se Indonesia, agenda utama yang bahas yakni terkait dengan mundurnya PON XX Papua, Selasa (12/5/2020). (HO/KONI)

Di forum tersebut Zuhdi Yahya menyampaikan hal itu bukanlah jadi masalah, asalkan atlet yang dipanggil ikut Pelatnas Sea Games tetap dapat bertanding pada PON XX Papua membela nama daerah masing-masing.

Hal ini perlu ditegaskan Zuhdi, mengingat Kalimantan Timur punya pengalaman tidak menyenangkan terkait hal itu, karena atlet yang dipanggil Pelatnas tidak boleh memperkuat daerah pada PON.

BACA JUGA:

PON Papua 2020 Diundur, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian Nilai Ini Keputusan Tepat

Berakhir 5 Bulan Sebelum PON Papua, Pengurus Cabor Minta Kepengurusan KONI Kaltim Harus Diperpanjang

"Kita punya pengalaman seperti ini, jangan sampai atlet yang sudah kita bina bertahun-tahun, ketika dipanggil masuk Pelatnas tidak boleh perkuat daerah di PON. Ya, atlet Pelatnas Sea Games tetap bisa ikut PON," tegasnya.

Selain itu, Aceh sebagai salah satu tuan rumah PON XXI mengusulkan agar pelaksanaan PON di Aceh dan Sumatera Utara juga menyesuaikan dengan pelaksanaan PON XX Papua, yakni mundur satu tahun menjadi 2025.

"Itu usulan dari Aceh untuk ikut menyesuaikan waktu PON setelah di Papua, yang awalnya 2024 menjadi 2025. Selain itu juga membahas mengenai revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), ini juga banyak masukan dari daerah, seperti terkait anggaran dukungan Pemerintah," pungkasnya.

( TribunKaltim.co )

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved