Berita Pemkab Kutai Timur

Wabup Kasmidi Bulang Panggil PLN, Pastikan Listrik Rumah Ibadah Tidak Diputus

Imbasnya, hampir seluruh rumah ibadah mengeluhkan biaya operasional mereka yang tersendat. Satu di antaranya untuk pembayaran rekening listrik. Karena

Tribun kaltim/Margaret Sarita
Wabup Kasmidi Bulang menggelar pertemuan dengan Kepala PLN Rayon Sangatta, Rizki Maulidi di ruang kerjanya, terkait pembayaran listrik rumah ibadah di Kutim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Kutai Timur, pemerintah terpaksa menghentikan seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan menimbulkan kerumunan. Termasuk kegiatan ibadah di ruamh-rumah ibadah yang ada di Kutai Timur.

Imbasnya, hampir seluruh rumah ibadah mengeluhkan biaya operasional mereka yang tersendat. Satu di antaranya untuk pembayaran rekening listrik. Karena tidak adanya kegiatan, maka tidak ada pula uang yang masuk dari warga yang biasanya dihimpun dari infaq jamaah.

Untuk membayar tagihan listrik. Maklum, meski tidak ada kegiatan, listrik di masjid maupun gereja tetap hidup. Minimal untuk penerangan, sedangkan di masjid atau mushola, aktifitas adzan tetap berlangsung.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM menggelar pertemuan dengan PLN Rayon Sangatta, Rizky Maulidi di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2020). Membahas tentang kemungkinan program subsidi bagi listrik di rumah ibadah atau penundaan pembayaran, tanpa memutus jaringan listrik rumah ibadah tersebut, sampai kondisi Covid-19 ini membaik dan masyarakat bisa beraktifitas normal kembali.

Wabup Kasmidi Bulang menggelar pertemuan dengan Kepala PLN Rayon Sangatta, Rizki Maulidi di ruang kerjanya, terkait pembayaran listrik rumah ibadah di Kutim.
Wabup Kasmidi Bulang menggelar pertemuan dengan Kepala PLN Rayon Sangatta, Rizki Maulidi di ruang kerjanya, terkait pembayaran listrik rumah ibadah di Kutim. (Tribun kaltim/Margaret Sarita)

“Data dari PLN Sangatta, dari 124 rumah ibadah di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, ada 62 rumah ibadah yang menunggak pembayaran listrik. Karena ketiadaan anggaran. Namun mereka berharap, PLN tidak serta merta melakukan pemutusan aliran listrik akibat tunggakan tersebut. Jadi itu yang kita komunikasikan dengan PLN,” ungkap Kasmidi.

Pihak PLN, kata Kasmidi, akan mengusulkan ke PLN UP3 Bontang untuk usulan subsidi atau pengratisan biaya rumah ibadah di Kutim selama tiga bulan ini, dimana Pandemic Covid-19 tengah berlangsung. “Kebijakan yang bisa diambil saat ini, adalah tidak melakukan pemutusan sambungan listrik pada rumah ibadah yang belum bisa membayar tagihan listriknya,” kata Kasmidi.

Di tempat yang sama, Kepala PLN Rayon Sangatta, Rizki Maulidi mengatakan program PLN yang ada saat ini hanya gratis pada biaya listrik dengan daya 450 watt bagi R1, B1 maupun I1 dan subsidi 50 persen bagi Ri 900 watt. “Untuk rumah ibadah, belum ada. Tapi kami akan usulkan ke UP3 Bontang. Saat ini, yang bisa kami lakukan adalah tidak memutus sambungan listrik rumah ibadah yang belum membayar tagihan. Hanya memberi surat pemberitahuan saja, tapi tidak memutus sambungan,” kata Rizki.

Pernyataan Anies Baswedan pada Media Asing, Ingin Data Covid-19 Transparan, tapi Kemenkes Tak Mau

WFH Diperpanjang Bagi ASN Bontang, Cek Isi Surat Edaran Walikota dan Tanggal Masuknya

BREAKING NEWS Dua Pasien Positif Covid-19 di Tarakan Sembuh, Total Warga Masih Dirawat 31 Orang

Soal listrik rumah ibadah, sebelumnya, Bupati Ir H Ismunandar MT, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Kabupaten Kutai Timur, juga telah berkirim surat pada PLN Cabang Sagatta, untuk melakukan penundaan pembayaran listrik rumah ibadah di Kabupaten Kutai Timur. Dalam surat tersebut, Bupati mengatakan karena kondisi KLB Covid-19 di Kutim dan telah dilakukan kesepakatan bersama MUI Kutim, untuk meniadakan kegiatan di rumah-rumah ibadah di Kutim dan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

Kesepakatan tersebut berimplementasi pada pembayaran listrik yang bersumber dari dana infaq jamaah yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Sehingga meminta PLN dapat memberi kelonggaran pembayaran tagihan listrik sampai tiga bulan ke depan, sejak April-Juni 2020 dan pembayaran administrasi selama tiga bulan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kutai Timur.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/sar)

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved