Berita Pemkab Berau

Wujudkan Pemerintahan Bersih Korupsi, Bupati Berau Ikuti Rakor Bersama KPK

“Semua indicator yang menjadi persyaratan sebuah daerah yang bebas dari korupsi, ini semua harus dipenuhi item itemnya,” tegasnya.

HUMASKAB BERAU
RAKOR KPK - Bupati Berau, Muharram bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Berau, mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar secara online, Selasa (12/5/2020). 

TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Muharram bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Berau, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang digelar secara online, Selasa (12/5/2020).

Rakor yang diikuti gubernur serta bupati dan walikota se Kalimantan Timur tersebut dalam rangak program pencegahan korupsi terintegrasi 2020. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 huruf a Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Bupati Berau, Muharram, usai mengikuti rakor, menjelaskan KPK secara khusus komisi pembrantasan korupsi memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, terkait aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), termasuk dalam penanganan covid-19. Diantaranya ada beberapa pesan dari KPK bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak covid-19 agar tidak terjadi tumpang tindih.

Bantuan sosial juga diingatkan agar tidak ditunggangi kepentingan politis, khususnya para incumbent yang kembali maju pada pemilihan kepala daerah, seperti halnya imbauan yang telah disampaikan badan pengawas pemilu (Bawaslu).

“Dimana bantuan yang diberikan diharapkan benar benar tepat sasaran, objektif dan tidak ada pesan pesan politis terkait pilkada,” ungkapnya.

Selain itu melalui rakor khusus tersebut, komisi pemberantasan korupsi juga berharap kepada semua daerah untuk berpartisipasi semaksimal mungkin agar menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, pungutan liar (pungli) dan lain sebegainya.

“Semua indicator yang menjadi persyaratan sebuah daerah yang bebas dari korupsi, ini semua harus dipenuhi item itemnya,” tegasnya.

Untuk di Kabupaten Berau, Bupati Muharram, mengakui masih ada beberapa yang harus menjadi perhatian serius. Termasuk kedisiplinan para pejabat daerah dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) yang merupakan kewajiban.

Sebagai kepala daerah, Muharram telah mengingatkan agar menyampaikan laporan ini dapat segera dituntaskan. Bahkan setelah mengikuti rakor bersama KPK, Bupati Muharram akan mengintruksikan kepada seluruh pejabat yang belum menyampaikan LHKPN untuk segera menyampaikan dan bagi yang belum menyampaikan akan dipertimbangkan penundaan pembayaran gaji maupun tunjangannyannya.

“Karena ini menganggu banget dan menghambat komitmen daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih. Bukan hanya dari penyelenggaraan namun secara data dan administrasi juga harus dilengkapi,” tandasnya. (adv/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved