Berita DPRD Kalimantan Timur

LKPj Gubernur Kaltim Terancam Dapat Rapor Merah, Demmu: Pansus Tolak Revisi Dokumen

Menurutnya, kedatangan sekda maupun SKPD terkait, bukan untuk kepentingan pansus melainkan untuk kepentingan gubernur.

HUMAS DPRD KALTIM
BaharuddinDemmu, Anggota DPRD Kaltim 

Demmu dan Sutomo Jabir----

SAMARINDA- Pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun anggaran 2019 oleh Panitia Khusus (Pansus), tampaknya akan berbeda dengan tahun sebelumnya. LKPj yang telah disampaikan gubernur dalam paripurna beberapa waktu lalu terancam mendapatkan rapor merah.

Alasan usulan pemberian rapor merah atas LKPj tersebut karena pansus menilai banyak realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pada sejumlah pembangunan yang ada. Belum termasuk adanya rencana Pemprov Kaltim menarik kembali dokumen LKPj untuk direvisi.

Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus Pembahas LKPj Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2019, Baharuddin Demmu, dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap rencana penarikan dokumen LKPj untuk direvisi.

“Apa yang sudah dibacakan gubernur, itu yang jadi acuan kami di pansus. Tidak boleh lagi mengubah apapun isinya dalam dokumen LKPj. Nanti kami yang akan menilai, baik atau buruknya seperti apa,” tegas Bahar.

Menurut dia, yang berhak merevisi ialah pansus. Dalam artian, pansus akan melakukan sinkronisasi isi dokumen LKPj dengan realisasi lapangan.

“Saya menolak kalau ada yang mau merevisi apa yang telah dibacakan pak gubernur,” sebutnya.

Hal lain yang menjadi persoalan yakni ketidakhadiran pihak Pemprov Kaltim pada rapat dengar pendapat yang telah diagendakan Pansus Pembahas LKPj beberapa waktu lalu. Sutomo Jabir, salah seorang anggota pansus menyampaikan kekecewaannya.

Sutomo Jabir, Anggota DPRD Kaltim
Sutomo Jabir, Anggota DPRD Kaltim (HUMAS DPRD KALTIM)

Menurutnya, kedatangan sekda maupun SKPD terkait, bukan untuk kepentingan pansus melainkan untuk kepentingan gubernur.

“Karena mereka datang untuk menjelaskan isi LKPj Gubernur, sehingga kami tidak salah mengartikan dan menilai,” jelas Politisi PKB ini.

Ketidakhadiran pihak yang telah diundang, menurut dia, akan merugikan gubernur sendiri. Karena, munculnya rekomendasi dari pansus sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen LKPj. Karena yang menjadi dasar dari penilaian pansus ialah buku LKPj yang telah diserahkan.

Meski sudah ada surat pemberitahuan mengenai ketidakhadiran SKPD dalam rapat dengan pansus, dan meminta menunda pertemuan pada 14 Mei mendatang, pansus enggan menerima permintaan waktu tersebut. Alasannya, pada waktu yang sama pansus telah menjadwalkan melakukan peninjauan lapangan.

”Jangan semena-semena mereka menentukan waktunya. Kami juga sudah ada agenda lain pada tanggal itu. Kalaupun mau ada pertemuan, ya setelah agenda peninjauan ini dilaksanakan,”” tandas Sutomo Jabir. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved