Refly Harun Bongkar Masalah Dibalik Kebijakan Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Sindir Gaji Direksi

Refly Harun kembali mengkritik Presiden Jokowi hingga bongkar masalah dibalik kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sindir gaji direksi

Kolase Tangkapan Layar YouTube Refly Harun dan Ilustrasi BPJS via Kompas.com
Refly Harun Bongkar Masalah Dibalik Kebijakan Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Sindir Gaji Direksi 

TRIBUNKALTIM.CO - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun kembali mengkritik Presiden Jokowi hingga bongkar masalah dibalik kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sindir gaji Direksi.

Kebijakan Presiden Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang mendapat tanggapan miring dari berbagai pihak.

Tak sedikit yang menganggap kenaikan iuran BPJS Kesehatan semakin mencekik masyarakat di tengah pandemi Virus Corona.

Blak-blakan ke Refly Harun, Amien Rais Beber Jokowi - Luhut Bertanggung Jawab Atas Kekacauan Negara

Jokowi Ramai-ramai Dikritik Naikkan Iuran BPJS, Anak Buah Megawati Ikutan Serang Kebijakan Presiden

Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Ngabalin Sebut Bukan untuk Sengsarakan Rakyat, KPCDI: Ngakali Putusan MA

Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun turut angkat bicara soal kebijakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Tak cuma itu, Refly Harun turut menyindir gaji direksi BPJS di tengah masalah kenaikan iuran tersebut.

Hal itu diungkapkannya melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang pada Kamis (15/5/2020).

Menurut Refly Harun ada dua kesalahan terkait kenaikkan BPJS.

Ia lantas mengungkit pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu karena tata kelolanya yang dianggap bermasalah.

"Nah dengan menaikkan BPJS sebenarnya ada dua soal masalahnya, apa itu?."

"Pertama, sebenarnya Perppres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA, MA karena terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah," ujar Refly Harun.

Sehingga, Refly Harun mengkritik Pemerintah agar seharusnya tata kelola BPJS diberpaiki dulu sebelum menaikkan iuran.

"Jadi kenaikan itu ya harusnya jangan dibebankan kepada masyarakat, ketika tata kelola BPJS -nya bermasalah," ucapnya.

Meski demikian, ia menyindir tak tahu apakah memang Pemerintah sudah merasa memperbaiki tata kelola BPJS hingga akhirnya memutuskan menaikkan iuran.

"Itu dulu yang di-addres, diperbaiki dulu maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan-kenaikan."

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved